Wagub DKI Sebut Indeks Pembangunan Manusia di Jakarta Tertinggi di Indonesia

RRI.CO.ID, Jakarta - Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Rano Karno menyatakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jakarta pada 2025 menjadi yang tertinggi di Indonesia. Capaian tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta saat penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin, 20 April 2026.

Dalam paparannya, Rano mengungkapkan IPM Jakarta mencapai angka 85,05 pada 2025, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di level 84,15. Menurutnya, kenaikan tersebut mencerminkan perbaikan kualitas hidup masyarakat di berbagai sektor.

“IPM DKI Jakarta pada 2025 mencapai 85,05. Peningkatan ini didorong oleh perbaikan di seluruh dimensi kehidupan warga dan menjadi yang tertinggi di Indonesia,” ujar Rano.

Lebih lanjut Rano menjelaskan, peningkatan IPM tersebut didukung oleh naiknya angka harapan hidup yang mencapai 76,27 tahun. Selain itu, standar hidup layak masyarakat juga mengalami pertumbuhan sebesar 3,62 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Menurutnya dari sisi ekonomi, kinerja Jakarta juga menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi ibu kota tercatat sebesar 5,21 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di angka 5,11 persen.

“Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jakarta atas dasar harga berlaku mencapai Rp3.926 triliun. Sementara itu, tingkat inflasi berhasil dijaga pada level 2,63 persen secara tahunan (year on year), menunjukkan stabilitas ekonomi daerah,” ujarnya.

Dalam aspek keuangan daerah, realisasi pendapatan APBD DKI Jakarta tahun 2025 mencapai Rp80,02 triliun atau 94,75 persen dari target Rp84,45 triliun. Adapun realisasi belanja daerah tercatat Rp76,09 triliun atau 88,50 persen dari target Rp85,97 triliun.

Rano juga menjelaskan penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp7,33 triliun yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dan pinjaman dalam negeri. Sementara pengeluaran pembiayaan terealisasi Rp5,44 triliun, yang antara lain digunakan untuk penyertaan modal kepada BUMD seperti PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dan PT MRT Jakarta.

Selain itu, tingkat kemiskinan di Jakarta berhasil ditekan menjadi 4,03 persen pada September 2025. Penurunan ini didorong oleh keberlanjutan program bantuan sosial, termasuk KJP Plus dan Kartu Lansia Jakarta (KLJ).

Di sektor pendidikan, program KJP Plus telah menjangkau 707.513 penerima. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menginisiasi program sekolah swasta gratis di 40 institusi guna memperluas akses pendidikan.

Sementara di bidang kesehatan, cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) hampir menyentuh universal coverage, yakni sebesar 99,94 persen. Layanan kesehatan juga diperkuat melalui program home service Pasukan Putih.

Untuk sektor infrastruktur dan transportasi, kondisi jalan mantap di Jakarta mencapai 97,35 persen. Proyek MRT Jakarta fase 2A juga terus berjalan dengan progres pembangunan mencapai 55,89 persen.

Di sisi investasi, realisasi penanaman modal di Jakarta meningkat signifikan hingga mencapai Rp270,9 triliun. Capaian ini dinilai menjadi indikator meningkatnya kepercayaan investor terhadap iklim usaha di ibu kota.

Menutup paparannya, Rano menekankan pentingnya kolaborasi antara eksekutif dan legislatif dalam mendorong pembangunan berkelanjutan. “Terima kasih atas sinergi yang terjalin. Semoga kolaborasi ini dapat mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang berdaya saing dan menyejahterakan warganya,” katanya.