RRI. CO. ID, JAKARTA – Pembangunan masif di pesisir Jakarta Utara, mulai dari proyek jalan tol hingga reklamasi oleh perusahaan besar, membawa dampak pahit bagi para nelayan tradisional di kawasan Cilincing. Tak hanya akses melaut yang kian menyempit, pendapatan mereka pun merosot drastis hingga menyentuh titik terendah.

Adalah Pak Kubil (60) seorang tokoh nelayan setempat yang sudah melaut sejak akhir era 90-an, mengungkapkan keresahannya terhadap aktivitas pengerukan dan pengurukan (reklamasi) yang dilakukan oleh Perusahaan di seberang TPI Cilincing. Menurutnya, proyek tersebut dilakukan tanpa sosialisasi yang jelas kepada masyarakat nelayan.

"Sejauh ini pengerukan yang baru ini belum ada sosialisasi ke pengurus RT/RW maupun masyarakat nelayan. Dampaknya sangat terasa, alur keluar masuk nelayan menyempit. Kalau tidak dipagar beton, tanah urukan itu bisa longsor dan menyebabkan pendangkalan alur," ujar Pak Kubil.

Penyempitan alur ini telah memakan korban. Pak Kubil menceritakan bahwa dua perahu nelayan sempat terdampar masuk ke area proyek saat cuaca buruk karena sulitnya menavigasi jalur yang kini terbatas.

Dampak ekonomi yang dirasakan nelayan jauh lebih memprihatinkan. Pak Kubil membandingkan kondisi sebelum adanya pembangunan besar-besaran dengan kondisi saat ini. Dulu, sekali melaut mencari rajungan, nelayan bisa membawa pulang 40 hingga 50 kilogram hasil tangkapan dengan pendapatan mencapai jutaan rupiah per hari.

"Dulu jam 1 berangkat, jam 3 angkat jaring bisa dapat 40-50 kilo rajungan. Pendapatan bisa sejuta lebih. Sekarang? Cari 100 sampai 200 ribu saja sudah harus banyak-banyak istighfar, cuma mengharap rezeki mendadak saja," keluhnya.

Selain masalah proyek perusahaan, nelayan juga menagih janji Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pada tahun 2018-2019, nelayan sempat diundang untuk sosialisasi rencana pembangunan Sentral Perikanan Cilincing (KCN) yang akan menyediakan kolam labuh dan dermaga bagi nelayan. Namun, hingga saat ini rencana tersebut tak kunjung terealisasi.

Nelayan merasa kian "terjepit" karena area tangkapan mereka di sepanjang pesisir Kalibaru hingga Marunda kini dipenuhi kapal-kapal besar yang lego jangkar. "Nelayan dekat sedikit saja diusir. Area penangkapan kami sudah sangat terbatas," tambahnya.

Meski merasa dirugikan, Pak Kubil menegaskan bahwa nelayan tidak berniat menghalangi pembangunan. Mereka hanya meminta adanya perhatian dan kerja sama dari perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di wilayah mereka.

"Harapan saya, perusahaan-perusahaan besar ini tolonglah bekerja sama. Bantulah nasib nelayan, jangan sampai nelayan sengsara di tengah banyaknya perusahaan besar. Setahun sekali atau saat lebaran, ingatlah kami. Kami ingin ada penyambung lidah agar kami tidak dianggap orang asing di tanah sendiri," pungkasnya.

Menjawab kekhawatiran masyarakat pesisir, New Priok Eastern Access (NPEA) Ikhsan Budi Prasetyo, PT PP, Project Manager NPEA sesi 2, saat ditemui RRI Jakarta menegaskan bahwa perencanaan proyek telah mempertimbangkan aspek keselamatan dan kelancaran aktivitas nelayan tradisional. PTPP telah menyiapkan dua akses utama yang cukup luas di bawah konstruksi jalan tol.

"Kami menyiapkan dua akses besar dengan lebar bentang mencapai 60 meter dan ketinggian 18 meter dari permukaan laut. Ini dirancang agar kapal nelayan, bagan apung, hingga kapal tunda (tugboat) tetap bisa keluar masuk dengan aman tanpa terganggu konstruksi," tambahnya.

Selain akses utama, jarak antar pilar lainnya juga diatur sedemikian rupa untuk memudahkan navigasi perahu kecil. Selama masa konstruksi, PTPP juga memasang lampu penerangan untuk navigasi malam hari serta pelampung pembatas (buoy) agar nelayan tidak memasuki area kerja yang berisiko.

PTPP mengklaim telah melakukan sosialisasi intensif sejak Agustus 2023 kepada berbagai pemangku kepentingan, termasuk koperasi nelayan di Cilincing, Kalibaru, dan Marunda, serta pengurus RT/RW setempat. Pertemuan rutin dilakukan setiap satu hingga dua bulan sekali untuk menampung aspirasi warga.

Kini, para nelayan Cilincing hanya bisa berharap agar Dinas Perikanan dan Pemprov DKI Jakarta kembali melirik nasib mereka dan mewujudkan janji pembangunan dermaga yang pernah disampaikan beberapa tahun lalu.