RRI.CO.ID, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan akan menindak tegas terhadap aksi premanisme yang meresahkan warga Ibu Kota. Pernyataan tersebut disampaikan menyusul viralnya kasus pemalakan terhadap sopir bajaj di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, yang memicu perhatian publik.

Pramono menegaskan bahwa pemerintah tidak akan ragu mengambil tindakan tegas terhadap segala bentuk intimidasi dan pungutan liar di ruang publik. “Tidak ada kompromi lagi. Untuk premanisme di Jakarta, saya sebagai Gubernur tidak ragu-ragu untuk menindak tegas,” ujar Pramono, di Jakarta Timur, Minggu, 12 April 2026.

Ia mengungkapkan telah menonton langsung video yang memperlihatkan aksi pemalakan tersebut. Menindaklanjuti hal itu, Pramono segera menginstruksikan jajaran Satuan Polisi Pamong Praja serta dinas terkait untuk bergerak cepat. Langkah tersebut diambil guna memastikan pelaku tidak kembali mengulangi aksinya di lapangan.

Kasus yang mencuat terjadi pada Jumat, 20

april 2026 ketika seorang pengemudi bajaj diduga dimintai “uang setoran” oleh oknum pria. Tidak hanya itu, praktik serupa juga menimpa pedagang bakso di kawasan Kebon Sirih. Pedagang tersebut diminta membayar iuran sebesar Rp100 ribu, dan mengalami perusakan barang dagangan setelah menolak.

Pramono menekankan bahwa keamanan kota tidak bisa hanya dibebankan kepada aparat. Ia mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan setiap kejadian yang mencurigakan atau meresahkan. Menurutnya, kolaborasi antara warga dan pemerintah menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga berkomitmen memperkuat pengawasan di titik-titik rawan, terutama di kawasan perdagangan dan sektor informal. Upaya ini diharapkan mampu melindungi kelompok rentan seperti pedagang kecil dan pengemudi transportasi tradisional dari praktik pemalakan.

Sementara itu, pihak kepolisian melalui Polda Metro Jaya telah menegaskan sikap sejalan dengan pemerintah daerah. Kepolisian memastikan tidak akan memberi ruang bagi pelaku premanisme, termasuk yang melakukan pungutan liar terhadap masyarakat.

Dengan langkah tegas dari pemerintah dan aparat, serta dukungan aktif masyarakat, Jakarta diharapkan tidak hanya meraih predikat kota aman di atas kertas, tetapi benar-benar menjadi ruang hidup yang bebas dari rasa takut bagi seluruh warganya.