RRI.CO.ID, Jakarta – Rencana pemerintah menerapkan kebijakan Work From Home atau WFH satu hari dalam sepekan bagi aparatur sipil negara (ASN) dinilai berpotensi menghemat energi. Namun di balik itu, muncul kekhawatiran dampak sosial-ekonomi yang tidak kecil, terutama bagi pekerja sektor informal seperti pengemudi ojek online.

Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbal atau KPBB, Achmad Safrudin, menilai ide WFH memang terlihat menjanjikan di atas kertas. Namun, menurutnya, kebijakan ini sering kali hanya berhenti pada simulasi tanpa memperhitungkan perilaku masyarakat di lapangan. “Modeling itu terlihat indah, tetapi sering mengabaikan karakteristik masyarakat,” ujar Achmad diwawancara penyiar radio 91,2FM Pro1 RRI Jakarta, Farid Kurniawan pada Selasa, 31 Maret 2026.

Dalam siaran pagi itu, mas Puput, begitu Achmad lebih akrab disapa, mencontohkan pengalaman saat pandemi COVID-19, di mana kebijakan bekerja dari rumah justru tidak sepenuhnya menekan mobilitas. Banyak pekerja menurutnya tetap bepergian untuk aktivitas lain. “Praktiknya, orang tetap keluar rumah. Jadi efektivitasnya tidak tercapai,” ucapnya.

Achmad bahkan menyarankan opsi yang lebih tegas dibanding WFH parsial. Ia menilai kebijakan libur total atau pengalihan ke transportasi publik dengan kontrol ketat lebih efektif. “Lebih baik diliburkan saja atau diarahkan dengan insentif dan disinsentif agar benar-benar berubah perilakunya,” kata dia.

Di sisi lain, melalui laman resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan kesiapan mengikuti kebijakan tersebut, namun tetap menunggu regulasi resmi dari pemerintah pusat yang ramai diberitakan akan diumumkan hari ini, Selasa, 31 Maret 2026. Ia memastikan pelaksanaan WFH tidak akan dilakukan pada hari Rabu karena sudah ditetapkan sebagai hari penggunaan transportasi umum bagi ASN. “Kami akan mengikuti arahan pusat, tetapi tidak pada hari Rabu,” ujar Pramono.

Sementara itu, dampak kebijakan ini dirasakan langsung oleh pekerja sektor transportasi daring. Koordinator Divisi Advokasi Serikat Pekerja Angkutan Indonesia atau SPAI, Raymon J Kusnadi dalam siaran radio yang sama, memprediksi penurunan signifikan pada jumlah order jika WFH diterapkan. “Sudah pasti akan ada penurunan permintaan, baik penumpang, barang, maupun makanan,” ujar Raymon.

Menurut Raymon, kondisi ini semakin berat karena saat ini jumlah pengemudi sudah melebihi kebutuhan pasar. Pendapatan harian yang rata-rata sekitar Rp100.000 belum termasuk biaya operasional seperti BBM dan perawatan kendaraan. “Itu masih kotor, belum dipotong biaya. Banyak yang sebenarnya hanya balik modal,” ucapnya.

Ia menambahkan, pada hari libur saja pendapatan pengemudi bisa turun hingga 50 persen. Jika WFH diberlakukan satu hari tambahan, maka potensi kehilangan pendapatan semakin besar. “Bisa jadi mereka di titik impas bahkan nombok,” kata Raymon.

SPAI pun mendesak pemerintah untuk hadir memberikan perlindungan, termasuk dengan menetapkan upah minimum bagi pengemudi transportasi daring. Raymon menilai status kemitraan yang saat ini berlaku membuat pengemudi tidak memiliki jaminan pendapatan. “Kami butuh kepastian, bukan sekadar fleksibilitas yang semu,” ujarnya.

Wacana menerapkan WFH sempat disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Bahlil menyatakan pemerintah tengah mengkaji sejumlah langkah penghematan energi, termasuk opsi WFH. Ia menegaskan kebijakan ini masih dalam tahap pembahasan, namun terbuka untuk diterapkan. “Semua kemungkinan bisa terjadi, yang penting penghematan BBM itu penting,” ujar Bahlil di Jakarta.

Meski mendorong efisiensi, Bahlil memastikan kondisi energi nasional masih aman. Stok BBM, LPG, dan batu bara untuk pembangkit listrik disebut berada dalam batas aman, termasuk menjelang Lebaran 2026. “Ketersediaan energi semuanya terkendali sesuai standar minimal nasional,” ucapnya.

Sebelumnya, dalam sidang kabinet di Istana Negara Jakarta, Jumat, 13 Maret 2026, Presiden Prabowo Subianto mendorong langkah penghematan konsumsi BBM serta mempertimbangkan kebijakan bekerja dari rumah atau WFH sebagai langkah antisipasi dampak krisis global.

"Ini saya minta dibicarakan nanti ya mungkin oleh Menko-Menko nanti berapa hari ini kita lihat. Kita pikirkan. Dulu kita atasi COVID, berhasil kita. Dan kita mampu, banyak bekerja dari rumah, efisiensi, berarti kita menghemat BBM dalam jumlah yang sangat besar," kata Prabowo seperti dilansir kantor berita Antara.

Sejumlah negara lain telah mengumumkan kebijakan penghematan energi sebagai respons atas ketidakpastian global.