RRI. CO. ID, JAKARTA – Kawasan RW 22 Muara Angke, Jakarta Utara bertahun-tahun menjadi langganan banjir kini mulai merasakan secercah harapan. Berkat program mitigasi bencana berupa pembangunan Rumah Panggung dan Rumah Apung, dampak banjir yang merendam permukiman warga perlahan mulai teratasi.

Bani (46), salah satu tokoh masyarakat setempat, mengungkapkan bahwa telah terjadi penurunan signifikan terkait jumlah wilayah yang terdampak banjir. Dari total 12 Rukun Tetangga (RT) yang ada di RW 22, wilayah yang terendam banjir kini mengalami penyusutan.

"Pada periode 2024-2025, masih ada 11 RT yang terendam. Namun pada tahun 2026 ini, tersisa 7 RT yang masih terdampak banjir, yaitu sebagian RT 7, RT 12, RT 9, keseluruhan RT 6, sebagian RT 4, RT 10, dan RT 5. Hal ini karena wilayah tersebut berada tepat di pinggir laut dan pinggir kali," ungkap Bani saat diwawancarai RRI Jakarta, Senin 30 Maret 2026.

Ia juga menambahkan bahwa RW 22 dihuni oleh populasi yang cukup padat, yakni mencapai 1.800 Kepala Keluarga (KK) atau hampir 4.000 jiwa.Berawal dari Program KemenhanBani menceritakan, program mitigasi ini bermula pada rentang tahun 2023-2024.

Saat itu, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto meninjau langsung ke RW 22 dan menemukan fakta memprihatinkan: rumah-warga terendam banjir hingga setengah bangunan sehingga warga lumpuh total dan tidak bisa beraktivitas.

"Menhan saat itu memiliki konsep bahwa hancurnya sebuah negara bukan hanya karena penjajahan atau serangan dari luar, tetapi juga bisa terjadi dari dalam akibat penderitaan rakyatnya sendiri. Dari situlah tercetus solusi mitigasi berupa pembangunan Rumah Panggung dan Rumah Apung," jelas Bani.

Pada tahap awal, pemerintah membangun 200 unit rumah, di mana 17 di antaranya adalah Rumah Apung dan sisanya adalah Rumah Panggung.Kini, setelah Prabowo Subianto menjabat sebagai Presiden, kawasan tersebut dijadikan rumah percontohan (pilot project) nasional.

Estafet pembangunan pun dilanjutkan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, dengan penambahan 30 unit rumah baru. Sehingga, total akan ada 230 rumah panggung dan apung di kawasan tersebut.

Meskipun membawa dampak positif yang masif—di mana warga yang rumahnya telah direnovasi kini bisa tidur nyenyak meski banjir datang—program ini tidak lepas dari kendala.

Di masa awal pembangunan, banyak warga yang justru menolak rumahnya dibangun menjadi rumah panggung. Menurut Bani, penolakan tersebut didasari oleh ketakutan warga bahwa tanah mereka akan diklaim oleh pemerintah dan berujung pada penggusuran.

"Padahal menurut teori saya, sesuatu yang dibangun dari kebijakan pemerintah justru menjadi penguat bagi warga wilayah tersebut. Kebijakan ini justru menguntungkan mereka," tegas Bani.

Selain masalah penolakan, isu perawatan bangunan kini menjadi sorotan utama. Bani menyayangkan sikap sebagian warga yang kurang memiliki inisiatif untuk merawat rumah pemberian pemerintah tersebut.

"Rumah ini dibangunkan dan diberikan secara gratis, bukan rumah sewa seperti rusun. Setelah dibangun, pemeliharaannya mutlak ada di tangan warga. Sayangnya, warga tidak menjaganya. Misalnya, ada tangga yang mulai berkarat, tidak dibenahi, dibiarkan saja sampai keropos dan rusak," keluh Bani.

Ia menekankan bahwa banyak warga yang salah paham dan mengira pemerintah akan terus melakukan pemeliharaan lanjutan secara gratis. Padahal, tanpa adanya dana pemeliharaan kolektif atau kesadaran pribadi dari pemilik rumah, kondisi bangunan berisiko cepat rusak.

"Ke depannya, ini mutlak milik warga. Warga harus mandiri merawatnya, kecuali jika ke depan dibentuk sistem pengelola dan ada dana pemeliharaannya," pungkas Bani.