RRI.CO.ID, Jakarta – Pengoperasian kembali fasilitas pengolahan sampah RDF Plant Rorotan setelah longsor di TPST Bantargebang memunculkan perdebatan baru. Sebagian warga bilang kebijakan ini berpotensi memindahkan risiko dari satu wilayah ke wilayah lain.

Peristiwa longsor di TPST Bantargebang yang menewaskan sejumlah orang menjadi peringatan keras bagi sistem pengelolaan sampah di Jakarta. Fasilitas yang selama ini menjadi tempat pembuangan utama sampah ibu kota itu dinilai sudah menanggung beban yang sangat besar selama bertahun-tahun.

Mengutip buku “Konflik Sampah Kota”, karya Sejarawan Bekasi, Ali Anwar, infobekasi.co.id menulis TPA Bantargebang ada sejak tahun 1985. Lokasinya berada di Kelurahan Cikiwul, Sumurbatu, dan Ciketingudik. Dulunya, lokasi ini merupakan galian-galian besar yang ada sejak 1978. Tanahnya diambil untuk proyek properti di Jakarta seperti Sunter Podomoro dan Kelapa Gading di Jakarta Utara. Pemerintah DKI Jakarta, ketika itu dipimpin Gubernur Soeprapto membeli lahan itu dari dua pemiliknya, Kurnia seluas 100 hektar dan Zaelani Zein 15 hektar. (Foto: forestdigest)

Baca juga:

• DPRD: Longsor Bantargebang Alarm Perbaikan Pengelolaan Sampah Jakarta
• Menteri LH: Longsor Bantar Gebang Alarm Keras Benahi Pengelolaan Sampah Jakarta

Ketua RT 18 RW 14 Klaster Shinano Jakarta Garden City (JGC), Kelurahan Cakung Timur, Wahyu Andre Maryono mengatakan peristiwa tersebut harus menjadi pelajaran mahal bagi pemerintah. “Kalau fasilitas raksasa seperti Bantargebang saja bisa longsor, bagaimana dengan fasilitas lain yang dekat dengan permukiman warga,” ujar Wahyu dalam siaran radio 91,2 FM Pro1 RRI Jakarta, Kamis, 12 Maret 2026.

Menurut Wahyu, warga tidak menolak solusi pengelolaan sampah Jakarta, tetapi menuntut jaminan keamanan yang jelas. “Kami tidak mau hanya janji teknologi modern, tapi ujung-ujungnya berdampak pada kesehatan warga,” ucapnya.

Ia berharap RDF Rorotan diuji coba kembali dengan kapasitas kecil secara bertahap. “Mulai dari 50 ton, lalu 100 ton, nanti dievaluasi. Kalau masih ada keluhan masyarakat atau dampak lingkungan, kami minta dihentikan dulu untuk evaluasi,” kata Wahyu.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri menyatakan pengoperasian RDF Rorotan dilakukan untuk menjaga stabilitas pengelolaan sampah ibu kota. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto mengatakan fasilitas tersebut dioperasikan dengan kapasitas awal sekitar 300 ton per hari.

“Dalam waktu dekat kapasitasnya akan ditingkatkan secara bertahap hingga mencapai 1.000 ton per hari,” ujar Asep dalam keterangan resmi Pemprov DKI Jakarta yang kami akses pada Kamis, 12 Maret 2026.

Langkah tersebut menurut Asep diambil karena sebagian zona di TPST Bantargebang masih dalam proses penataan pasca longsor. Saat ini, pembuangan sampah masih dilakukan melalui Zona 1, Zona 2, dan Zona 5 dengan kapasitas sekitar 4.000 ton per hari.

Alat berat dikerahkan untuk membantu Tim SAR gabungan mencari korban yang tertimbun longsor di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin (9/3/2026). Proses pencarian masih terus dilakukan sejak peristiwa longsor yang terjadi pada Minggu (8/3) sekitar pukul 14.30 WIB. (Foto: beritajakarta)

Profesor Riset Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Muhammad Reza Cordova menilai bencana di Bantargebang sebenarnya sudah lama diperkirakan. Ia mengatakan tumpukan sampah yang semakin tinggi membuat struktur timbunan menjadi tidak stabil.

“Tumpukan sampah itu menghasilkan gas metana dan cairan lindi yang bisa melemahkan struktur di dalamnya. Jadi risiko longsor memang selalu ada jika pengelolaan tidak berubah,” ujar Reza.

Ia menambahkan, persoalan utama pengelolaan sampah di Indonesia bukan hanya di tempat pembuangan akhir. Menurutnya, sistem pengelolaan sampah masih didominasi pola kumpul, angkut, dan buang tanpa pemilahan sejak dari rumah tangga.

“Seharusnya sampah dipilah sejak sumbernya. Kalau organik dan anorganik bercampur, fasilitas pengolahan seperti RDF juga akan terbebani dan menimbulkan bau,” ucapnya.

Reza menilai fasilitas seperti RDF sebenarnya dapat membantu mengurangi tekanan pada tempat pembuangan akhir. Namun efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas sampah yang masuk serta kedisiplinan masyarakat dalam memilah sampah.

“Kalau dari sumber sudah dipilah, residu yang masuk ke TPA akan jauh lebih sedikit. Jadi masalahnya bukan hanya teknologi, tetapi juga perilaku dan sistem pengelolaan,” ujarnya.