RRI.CO.ID, Jakarta - Menjelang aksi unjuk rasa dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional pada 8 Maret 2026, sejumlah elemen masyarakat sipil dan buruh mulai mempersiapkan diri untuk menyampaikan aspirasi di ruang publik.

Namun demikian, peserta aksi diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi penyusupan oleh kelompok anarko yang kerap dikaitkan dengan tindakan anarkis dalam sejumlah demonstrasi.

Kekhawatiran tersebut merujuk pada peristiwa aksi massa pada Gedung DPR RI pada 25 dan 28 Agustus 2025 yang berujung ricuh dan menyebabkan kerusakan sejumlah fasilitas publik.

Aktivis pemerhati pergerakan masyarakat sipil Jakarta, B Ams mengingatkan bahwa penyampaian aspirasi merupakan hak warga negara yang dijamin oleh undang-undang, namun harus tetap dilakukan dengan tertib dan damai.

“Pemerintah telah memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka. Karena itu penting bagi seluruh peserta aksi untuk menjaga agar demonstrasi tetap berlangsung damai dan tidak dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” ujar B Ams di Jakarta, Minggu, 8 Maret 2026.

Ia menilai momentum peringatan Hari Perempuan Internasional seharusnya dimanfaatkan sebagai ruang untuk menyuarakan aspirasi secara damai dan bermartabat.

“Momentum ini seharusnya menjadi ruang untuk menyampaikan aspirasi secara damai. Jangan sampai tujuan utama aksi justru ternodai oleh tindakan yang merugikan masyarakat,” katanya.

B Ams juga mengingatkan bahwa dalam sejumlah aksi sebelumnya, pola penyusupan oleh kelompok tertentu kerap terjadi ketika massa dalam jumlah besar berkumpul.

“Mahasiswa, buruh, dan masyarakat sipil perlu tetap waspada terhadap potensi penyusupan, termasuk dari kelompok anarko yang dapat memicu kericuhan,” ujarnya.

Ia turut mengajak para koordinator lapangan dari setiap elemen massa untuk berperan aktif menjaga situasi tetap kondusif selama aksi berlangsung.

“Koordinator lapangan memiliki peran penting dalam mengingatkan peserta aksi agar tetap tertib dan tidak terpancing provokasi dari pihak mana pun,” ucapnya.

Menurutnya, penyampaian aspirasi yang dilakukan secara damai justru akan membuat pesan yang disampaikan lebih mudah diterima oleh pemerintah maupun masyarakat luas.

“Jika aksi berjalan tertib dan damai, substansi tuntutan yang disampaikan akan lebih kuat dan mendapatkan simpati dari publik,” tandasnya.