RRI.CO.ID, Jakarta - Gubernur Jakarta, Pramono Anung menyoroti maraknya praktik penggadaian Kartu Jakarta Pintar (KJP) menjelang Ramadhan. Pramono menegaskan bahwa KJP merupakan program bantuan untuk mempermudah akses pendidikan bagi masyarakat yang kurang atau tidak mampu.

Demi mencegah penyalahgunaan KJP, maka Pramono menyebut akan segera berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Demikian disampaikan oleh Gubernur Pramono di kawasan Jakarta Barat, pada Kamis 12 Februari 2026.

“Saya segera akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, karena KJP ini adalah hal yang prinsip untuk bisa merubah kehidupan masyarakat terutama di lapis terbawah,” ujar Pramono.

Tidak hanya KJP, Pramono meyakini bahwa bantuan Pemprov DKI Jakarta yang juga diberikan melalui Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) dan program pemutihan ijazah memberikan dampak positif terhadap berbagai indikator sosial di Jakarta, termasuk angka kemiskinan dan stunting. Untuk itu, Pramono memastikan, Pemprov DKI Jakarta akan memperketat pengawasan, agar praktik penggadaian KJP tidak terulang kembali dan dapat digunakan sesuai tujuannya, yakni untuk keperluan pendidikan.

“Hal itu terbukti dari hasil BPS kita, semua indikator berkaitan dengan kemiskinan, stunting, dan sebagainya mengalami perbaikan. Saya meyakini itu karena ada KJP, KJMU, pemutihan ijazah, dan sebagainya,” katanya.