RRI.CO.ID, Jakarta - Gubernur Jakarta, Pramono Anung berharap agar sinergi antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dapat semakin memperkuat transparansi dan kredibilitas pemerintahan. Adapun kerja sama tersebut tertuang dalam Nota Kesepahaman (MoU) yang telah ditandatangani oleh Gubernur Pramono dan Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh, di Balai Kota DKI Jakarta, pada Rabu 11 Februari 2026. Dalam kesempatan itu, Gubernur Pramono menyebut bahwa Pemprov DKI Jakarta memberikan akses seluas-luasnya bagi BPKP untuk melakukan pengawasan. 

“Saya tadi sudah menyampaikan secara terbuka bahwa mempersilahkan BPKP untuk masuk ke Jakarta, kami tidak memberikan hambatan atau batasan apapun, selama apa yang ingin diaudit, dilakukan audit, didalami, dilihat, dan sebagainya. Sepenuhnya kami mempersilahkan karena ini bagian dari membangun pemerintahan yang bersih, yang baik, transparan, terbuka, kredibel,” ujar Pramono. 

Sementara itu, Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh menyambut baik keterbukaan Pemprov DKI Jakarta. Ia menegaskan bahwa pengawasan yang dilakukan BPKP bertujuan untuk memastikan jalannya pemerintahan berlangsung sesuai aturan dan bebas dari praktik yang merugikan.

“Kami akan menjaga agar jalannya Pemerintah DKI benar-benar mulus tanpa hambatan, tanpa kecurangan, dan tanpa hal-hal yang tidak diinginkan,” kata Muhammad Yusuf Ateh. 

Adapun kerja sama ini diharapkan dapat semakin memperkuat tata kelola pemerintahan di Jakarta, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja Pemprov DKI Jakarta. Langkah ini diambil sekaligus untuk mendukung keberadaan Jakarta sebagai kota global.