RRI.CO.ID, Jakarta – Pengamat Transportasi Publik, Azas Tigor Nainggolan, mengusulkan agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai mempertimbangkan kebijakan transportasi publik gratis bagi warga Jakarta. Kebijakan itu dinilai bisa dilakukan secara bertahap, dimulai dari layanan TransJakarta.

“Kalau lihat pencapaian sekarang, layanan transportasi di Jakarta sudah bagus. Ke depan secara bertahap bisa dipikirkan juga transportasi publik di Jakarta itu gratis,” ujar Tigor, Rabu, 11 Februari 2026.

Menurut dia, peluang penerapan kebijakan tersebut cukup terbuka karena saat ini sudah ada 15 golongan masyarakat yang menikmati layanan gratis. “Karena sudah ada 15 golongan gratis, tinggal sedikit lagi sudah bisa semua gratis,” katanya.

Namun, ia menekankan kebijakan itu harus dibarengi dengan pengaturan beban mobilitas dari luar Jakarta. Tigor menilai perlu ada pembatasan agar subsidi transportasi tidak semakin berat akibat tingginya arus komuter.

“Ini bisa dilakukan kalau bagaimana mencegah supaya beban dari luar Jakarta ini dikurangi dan memberikan pendapatan untuk ke Jakarta sehingga itu bisa diberikan untuk mensubsidi TransJakarta di tahap awal, berikut MRT juga LRT,” jelasnya.

Ia juga mendorong penguatan integrasi transportasi massal di Jakarta dengan kereta api sebagai tulang punggung. Konsep integrasi, termasuk pengembangan jalur melingkar atau loop line, dinilai penting untuk memperkuat konektivitas di dalam kota.

“Backbone-nya tetap itu kereta api. Jadi Pemprov DKI Jakarta lebih fokus bagaimana mengembangkan integrasi transportasi publik massal di tengah kota Jakarta,” ucap Tigor.

Sementara itu, ia menegaskan pembagian tanggung jawab antarwilayah harus jelas. Daerah penyangga, menurutnya, bertugas mengantar penumpang hingga perbatasan Jakarta, sedangkan pengelolaan di dalam kota menjadi tanggung jawab Pemprov DKI.

“Yang dari luar itu biar urusin daerah masing-masing. Mereka mengantar sampai ke pintu Jakarta, habis itu urusannya Jakarta,” tegasnya.