RRI.CO.ID, ​Jakarta - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta, memberikan catatan kritis dan strategis, terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan. Hal itu disampaikan dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin, 9 Februari 2026.

Ketua Fraksi PKS, M. Taufik Zoelkifli, menegaskan Ranperda itu harus menjadi instrumen hukum yang kuat, yang mampu merevitalisasi sitem ketahanan pangan Jakarta. Dan melindungi warga dari kerentanan gizi, serta fluktuasi harga, terutama menjelang hari-hari raya.

​Dalam pidatonya, pria yang akrab disapa MTZ, menyoroti fenomena antrean panjang program pangan bersubsidi, yang sering kali dikeluhkan warga. Khususnya kelompok lansia dan disabilitas.

PKS mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, untuk menerapkan Sistem Antrean Digital yang transparan, dan terintegrasi di seluruh titik distribusi. Hal itu guna menghapus praktik percaloan, dan memastikan distribusi yang manusiawi serta efisien.

Selain digitalisasi, PKS juga mendorong penguatan pengelolaan Food Loss dan Food Waste, melalui optimalisasi Food Bank atau Bank Makanan. Hal itu untuk membantu warga, yang berada dalam kondisi rawan pangan.

“Jakarta sebagai Kota Global, tidak boleh lagi membiarkan warganya kesulitan, hanya untuk mendapatkan sembako bersubsidi. Kami menuntut sistem yang lebih modern dan beradab," ujar MTZ.

PKS juga memberikan perhatian khusus pada masalah stunting, yang masih menghantui Jakarta. PKS mendesak dimasukkannya kewajiban edukasi keamanan pangan (food safety), dan pengawasan ketat terhadap kandungan Gula, Garam, dan Lemak (GGL) pada pangan olahan.

​Sementara itu, dalam keterangan yang sama, sebagai bentuk penghormatan terhadap wartawan dan insan media, Fraksi PKS juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para jurnalis, yang merayakan Hari Pers Nasional (HPN) 2026, dengan tema Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat.

“PKS berharap jurnalisme berkualitas tetap menjadi mitra strategis dewan, dalam mengawasi jalannya kebijakan pangan, yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat," ucapnya.