RRI.CO.ID, Jakarta – Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat, Arifin, menghadiri rapat koordinasi dan konsolidasi pemangku kepentingan dalam rangka penguatan sinergi kelembagaan KPU Jakarta Pusat. Kegiatan tersebut digelar pada masa non-tahapan pemilu di Aula KPU Jakarta Pusat, pada Selasa, 3 Februari 2026.

Arifin mengatakan, masa non-tahapan menjadi momentum penting untuk memperkuat kelembagaan, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta menyelaraskan pemahaman aturan hukum. Menurutnya, penguatan internal perlu dilakukan agar penyelenggara pemilu tetap profesional dan berintegritas.

“Pemilihan umum adalah proses memperjuangkan kepentingan politik melalui seleksi lahirnya wakil rakyat dan pemimpin sebagai perwujudan demokrasi,” ujar Arifin. Ia menilai, setiap pelaksanaan pemilu pasti memiliki catatan yang perlu dievaluasi bersama.

Arifin menyebutkan, evaluasi menyeluruh dari tahapan awal hingga pemungutan suara harus dilakukan untuk memperbaiki penyelenggaraan pemilu ke depan. “Apa saja yang kurang kemarin harus kita antisipasi dan mitigasi agar pelaksanaan berikutnya jauh lebih baik,” ujarnya.

Ia juga mendorong peningkatan partisipasi pemilih, khususnya pemilih pemula dari kalangan pelajar sekolah menengah. Menurut Arifin, kesadaran politik masyarakat perlu terus dibangun agar hak pilih dimanfaatkan secara maksimal.

“Kita berharap masyarakat memiliki kesadaran politik bernegara dan mau datang ke TPS menggunakan hak suaranya,” ucapnya. Ia menambahkan, seluruh kekurangan pada pemilu sebelumnya akan diinventarisasi satu per satu.

Arifin berharap, kegiatan ini mampu mengharmonisasikan tugas masing-masing lembaga agar berkontribusi lebih positif dalam membangun demokrasi. Sinergi antar-stakeholder dinilai penting demi mewujudkan pemilu yang berkualitas.

Sementara itu, Ketua KPU Kota Jakarta Pusat, Efniadiyansyah, mengapresiasi dukungan seluruh pihak dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada. “Capaian ini bukan hanya kerja KPU, tetapi hasil dukungan luar biasa dari seluruh stakeholder,” pungkasnya.

​