RRI.CO.ID, Jakarta - Sebagai wujud nyata komitmen perempuan Indonesia, dalam menjalankan peran strategis sebagai Ibu Bangsa, lima Badan Kerja Sama Organisasi Wanita (BKOW), dari seluruh Provinsi di Kalimantan, bersama lima Lembaga Perempuan Dayak Daerah (LPDD), secara resmi menandatangani Piagam Kalimantan. Yakni sebuah ikrar bersama yang menegaskan persatuan, kerja sama, dan aksi kolektif perempuan lintas organisasi dan budaya.

Kegiatan itu berlangsung di Kantor Kongres Wanita Indonesia (KOWANI), Jalan Imam Bonjol, No. 58, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu, 1 Februari 2026. Penandatanganan Piagam Kalimantan itu, merupakan bagian integral dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama (PKS), antara Kongres Wanita Indonesia (KOWANI), dan Lembaga Perempuan Dayak Nasional (LPDN), yang berlandaskan Nota Kesepahaman (MoU) tanggal 28 Oktober 2025, serta diterjemahkan ke dalam kerja sama konkret di tingkat daerah, oleh BKOW dan LPD-D di lima provinsi Kalimantan.

Piagam Kalimantan menegaskan kembali peran perempuan, bukan semata sebagai penerima manfaat pembangunan. Melainkan sebagai penggerak utama pembangunan , dalam membentuk Manusia Indonesia seutuhnya, dengan fokus pada perempuan, anak, dan keluarga.

Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia (KOWANI), Nannie Hadi Tjahjanto menegaskan, dalam semangat gotong royong, Piagam itu menjadi simbol persatuan dan tekad bersama. Untuk bekerja sebagai satu tim yang solid, berakar pada nilai adat, budaya, dan kearifan lokal, sekaligus berpijak pada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Melalui Perjanjian Kerja Sama KOWANI–LPDN, kerja sama di Kalimantan, diarahkan pada pembentukan program percontohan Pembangunan Manusia Indonesia yang seutuhnya, secara inklusif dan berkelanjutan, dengan tiga sasaran utama:

1. Kerja Sama Penelitian dan Pengembangan, termasuk penyusunan dashboard terintegrasi, dokumentasi praktik baik, serta pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas pengetahuan dan karya masyarakat Dayak.

2. Optimalisasi Sekolah Lapang, sebagai model pendidikan adaptif yang mengintegrasikan pendidikan dasar, pelatihan keterampilan, serta pembinaan penghidupan layak dan berkelanjutan.

3. Pengembangan Infrastruktur Penunjang Pemajuan Ekonomi dan Sosial, melalui pembukaan akses terhadap infrastruktur dasar, lapangan kerja lokal, dan pembiayaan komersial yang sesuai dengan karakteristik masyarakat setempat.

"Pelaksanaan teknis di daerah dilakukan melalui sinergi BKOW, sebagai perwakilan KOWANI dan LPD-D sebagai perwakilan LPDN, dengan mekanisme tata kelola bersama melalui Pokja Kalimantan, untuk memastikan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi berjalan efektif," ujar Ketua Umum Kowani, Nannie Hadi Tjahjanto, dalam keterangan tertulis, Senin, 1 Februari 2026.

Piagam Kalimantan bukan sekadar dokumen seremonial, melainkan pernyataan kehendak kolektif perempuan Kalimantan, untuk menjaga integritas, memperkuat kebersamaan, dan memastikan keberlanjutan kerja lintas generasi. 'Piagam ini mencerminkan keyakinan, bahwa ketika perempuan bersatu dan bekerja bersama, perubahan nyata bagi keluarga, masyarakat, dan bangsa dapat diwujudkan," kata Nannie.

Hadir dalam kegiatan itu :

• Ketua Umum LPDN Nyelong Inga Simon,

• Ketua LPDD Kalimantan Selatan Yuspitani,

• Ketua LPDD Kalimantan Barat Trivina, 

• Ketua Umum PIVERI Lina Indiarti Wresniwiro,

• Pengusaha perempuan dan motivator Dewi Motik Pramono, serta beberapa Ketua Umum Federasi Kowani lainnya.