KBRN, Jakarta: Di semenanjung Sulawesi Selatan, sejarah Kerajaan Luwu memiliki arti penting sebagai suatu tempat yang telah dikenal sejak abad ke-13, atau saat raja pertama dari masa Lontaraq Luwu dinobatkan.
Saat RRI Jakarta untuk pertama kalinya menginjakkan kakinya di tanah para Datu' ini, pertama yang dikunjungi adalah rumah raja Luwu, ditempat inilah pusat pemerintahan raja Luwu memerintah pada masanya.
Tidak jauh dari istana, terdapat masjid Jami Palopo, merupakan masjid tertua di Sulawesi Selatan yang dibangun pada 1604 Masehi di masa pemerintahan Datu Luwu ke-16, Pati Pasaung Toampanangi Sultan Abdullah Matinroe.
Menilik sejarahnya, wilayah Kerajaan Luwu membentang dari daerah Gorontalo di utara, Kolaka di tenggara hingga Pulau Selayar di selatan. Dengan kata lain, hampir seluruh garis pantai Pulau Sulawesi berada di bawah kekuasaan Kerajaan Luwu.
Dalam banyak literatur, Tanah Luwu sudah berawal jauh sebelum masa pemerintahan Hindia Belanda bermula. Sebelumnya Luwu telah menjadi sebuah kerajaan yang mewilayahi Kolaka (Sulawesi Tenggara) dan Kerajaan Mori, Kabupaten Morowali Utara, (Sulawesi Tengah). Hal sejarah Luwu ini dikenal pula dengan nama Tanah Luwu yang dihubungkan dengan nama La Galigo dan Sawerigading.
Palopo merupakan pusat pemerintahan terakhir Kerajaan Luwu sebelum berpindah ke Malangke (sekarang Luwu Utara). Kota Palopo, Sulawesi Selatan, bersejarah sebagai pusat pemerintahan Kerajaan Luwu dan pernah menjadi kota administratif. Pada tahun 2002, Kota Palopo ditetapkan sebagai kota otonom.
Dukungan lain berasal dari organisasi-organisasi politik dan sosial di masyarakat. Melalui berbagai pertimbangan, seperti potensi, kondisi wilayah dan letak geografis. Dimana, Palopo berada di jalur trans Sulawesi sebagai pusat perdagangan sejumlah kabupaten, seperti Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Tanah Toraja, dan Kabupaten Wajo. Akhirnya, pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri meningkatkan Palopo menjadi daerah otonom Kota Palopo.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....