KBRN, Jakarta: Transisi ke ekonomi hijau di Indonesia menjadi sorotan utama dalam tahun politik ini. Data pada laman youtube yang diungkap Greenpeace Indonesia menunjukkan potensi dampak positifnya yang mencapai Rp 4.376 triliun terhadap output ekonomi nasional.

Peralihan ini juga diharapkan memberikan tambahan sekitar Rp 2.943 triliun pada Produk Domestik Bruto (PDB) dalam satu dekade mendatang, setara dengan 14,3% PDB Indonesia pada tahun 2024. Efek berganda ekonomi hijau dari sisi PDB jauh melebihi struktur ekonomi saat ini yang masih bergantung pada sektor industri ekstraktif, salah satunya pertambangan. Momentum pemilihan umum 2024 dapat digunakan sebagai katalis untuk mempercepat transisi ekonomi hijau di Indonesia, kata mereka.

"Indonesia perlu memilih opsi yang lebih baik untuk masa depannya. Perlunya transisi yang lebih cepat dan jelas ke ekonomi hijau,"kata Leonard Simanjuntak, Country Director Greenpeace Indonesia dalam acara Launching Policy Brief bertajuk Nasib Transisi Ekonomi Hijau di Tahun Politik di Jakarta pada Selasa (19/1/12/2023).

Dalam acara itu Leo mempertanyakan mengapa perubahan fundamental harus terjadi dalam situasi saat ini termasuk menyoroti laporan terbaru IPCC, yaitu Assessment Report 6 yang dikeluarkan oleh Panel Ahli Iklim PBB. Laporan ini menegaskan bahwa batas keamanan satu setengah derajat Celcius sudah sangat dekat, bahkan mungkin terlewati pada dekade 2030-an tanpa adanya perubahan mendasar.

Leo Simanjuntak membandingkan kondisi saat ini dengan laporan sebelumnya yang menyatakan bahwa satu setengah derajat terlewati di dekade 2050-an. Ia memperingatkan bahwa Indonesia, sebagai salah satu dari delapan negara emiter terbesar di dunia, memiliki tanggung jawab untuk menurunkan emisi karbon.

Kritik juga ditujukan kepada komitmen negara-negara G7 yang belum jelas, dengan Indonesia masih dalam keadaan yang tidak pasti. Isu terkait PLTU batubara, sumber energi yang belum terkoneksi ke jaringan PLN, menjadi salah satu fokus perdebatan.

Analisis perbandingan menunjukkan bahwa target Indonesia untuk mengurangi atau menambah energi terbarukan sebesar 34% pada 2030, ternyata masih jauh dari rekomendasi International Energy Agency yang menetapkan target sebesar 60%, ujarnya.

Hadir dalam acara itu Bhima Yudhistira. Direktur CELIOS (Center of Economic and Law Studies) mengatakan sejarah panjang ekonomi Indonesia, terutama sejak zaman sebelum kemerdekaan, telah didominasi oleh sektor ekstraktif. Dari eksploitasi minyak dan gas di era penjajahan Jepang hingga ekstraksi besar-besaran timah dan batu bara pada masa Orde Baru, Indonesia telah berputar-putar dalam sektor yang cenderung ekstraktif.

Selama pandemi, harga komoditas meningkat, memberikan keuntungan ekstra dari sektor pertambangan, terutama dalam mineral kritis seperti nikel. Namun, dampak dari bergantung terlalu banyak pada sektor ekstraktif adalah volatilitas pertumbuhan ekonomi, sesuatu yang ingin dikejar oleh para capres kata Bhima.

Bhima Yudhistira mengajukan pertanyaan penting: "Bagaimana jika kita terus berbisnis seperti biasa selama 10 tahun ke depan? Bagaimana dampaknya dibandingkan dengan transisi ke ekonomi hijau?"

Menggunakan metodologi ekonomi input-output, dua skenario dibuat. "Skenario pertama menunjukkan konsistensi dalam transisi ke ekonomi hijau selama 10 tahun ke depan dengan dukungan internasional dan dana dari inisiatif seperti ZPM," ujar Bhima.

Skenario kedua, yang lebih bisnis as usual, menunjukkan bahwa sektor ekstraktif tetap mendapatkan dukungan perbankan.

Hasilnya menunjukkan bahwa jika kita terus berbisnis seperti biasa, dampak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sekitar 1843 triliun rupiah. Namun, dengan komitmen politik yang serius dan dukungan dari perbankan, lembaga pembiayaan, dan kebijakan fiskal dan moneter, transisi ke ekonomi hijau dapat meningkatkan PDB hingga hampir 3000 triliun rupiah dalam 10 tahun ke depan.

Ekonomi hijau juga memiliki dampak positif terhadap sektor pertanian, kehutanan, perikanan, dan konstruksi. Transisi ini juga diharapkan membawa dampak positif bagi lapangan kerja.

Pentingnya transisi ini tidak hanya dari segi ekonomi, tetapi juga bagi pengusaha kata Bhima. Bergeser ke sektor yang lebih bersih dapat meningkatkan keuntungan pengusaha hingga Rp 1.517 triliun rupiah. Pengusaha yang mendukung transisi ke ekonomi hijau tidak hanya mendukung perubahan positif bagi lingkungan tetapi juga dapat memastikan kelangsungan usaha mereka.

Selain itu, transisi ke ekonomi hijau juga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Jika terjadi, pendapatan masyarakat bisa mencapai 902,2 triliun rupiah, yang dapat mendorong konsumsi rumah tangga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan begitu, transisi ke ekonomi hijau diharapkannya bukan hanya sekadar kebutuhan lingkungan, tetapi juga merupakan langkah cerdas untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik di masa depan.