Seabad Frans Seda: Teknokrasi Berintegritas, Kompas Kebijakan Ekonomi Indonesia

RRI.CO.ID, Jakarta - Di Tengah fragmentasi tatanan multilateral, rivalitas geopolitik, dan tekanan struktural terhadap perekonomian nasional, pemikiran Frans Seda (1926-2009) dinilai semakin relevan bagi arah kebijakan ekonomi Indonesia saat ini.

Sebagai Menteri Keuangan pada 1966-1968, Frans Seda memimpin stabilisasi ekonomi pasca hiperinflasi, merestrukturisasi utang luar negeri melalui Paris Club, dan membuka investasi asing secara terukur di mSa transisi politik paling genting dalam sejarah Republik.

Ia dikenal sebagai teknokrat yang menguasai angka, memahami peta geopolitik dan tidak pernah melepaskan kompas moralnya. Ikatan Frans Seda dengan keempat penyelenggara pun erat, sehingga namanya diabadikan oleh Frans Seda Foundation, ia merintis berdirinya Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Lembaga Pendidikan Manajemen PPM dan turut berperan dalam perjalanan Kompas Gramedia.

Ketua Frans Seda Foundation, Steve Ginting mengatakan, seratus tahun Frans Seda merupakan momen penting bagi bangsa saat ini, di mana dalam situasi ketidakpastian kita membutuhkan teladan pemimpin bangsa. Makna 100 tahun ini sangat penting karena memberi kita refleksi atas pentingnya integritas dan keberanian mengambil keputusan sulit. Ini adalah warisan yang perlu dihidupkan, bukan sekedar dikenang, harapan agar Memorial Lecture menjadi tradisi refleksi kebijakan bangsa ini," ujar Ketua Frans Seda Foundation, Steve Ginting dalam acara Memorial Lecture Edisi Khusus 100 Tahun Frans Seda bertajuk "Kebijakan Ekonomi di Masa Sulit: Pelajaran dari Krisis, Geopolitik dan Tekanan Struktural", di kampus Unika Atma Jaya, Jakarta, Kamis, 1 Oktober 2026.

Acara yang digelar menjelang peringatan seabad kelahiran Frans Seda pada 4 Oktober 2026, menghadirkan Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional Mari Elka Pangestu, ekonomi politik Dinna Prapto dan mantan Rektor Unika Atma Jaya periode 2015-2023 A. Prasetyantoko.

Fiskal di Bawah Tekanan: Menjaga Ruang Kebijakan

Dalam paparan kunci yang menjadi payung diskusi, Mari Elka Pangestu menarik garis dari pengalaman Frans Seda menavigasi warisan utang masif era Sukarno ke tantangan hari ini: menjaga ruang fiskal di tengah fragmentasi rantai pasok global dan ancaman resesi di negara-negara mitra dagang.

Mari Elka menjelaskan, pada 1966, Indonesia menghadapi kondisi yang sangat berat. Defisit mencapai 128 persen dari penerimaan dan inflasi berada pada tingkat yang sangat tinggi.Dari pengalaman Frans Seda, ada tiga pelajaran penting yang tetap relevan bagi pembuat kebijakan hari ini.

Pertama, keberanian mengambil keputusan, sebagaimana langkah Frans Seda membuka kembali investasi asing di tengah kuatnya sentimen nasionalisme ekonomi. Kedua, disiplin fiskal bukan semata-mata tentang penghematan atau pembatasan belanja, melainkan tentang mengalokasikan sumber daya secara bijak untuk kepentingan jangka panjang.

"Ketiga, integritas tidak dapat dinegosiasikan, terutama ketika pembuat kebijakan dalam tekanan. Dalam situasi global yang semakin tidak menentu, ketiga pelajaran ini mengingatkan kita bahwa menjaga ruang fiskal berarti memastikan Indonesia memiliki ruang untuk menentukan pilihan dan membangun masa depannya,” kata Mari Elka Pangestu.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyoroti keputusan kontroversial namun berhasil di masa Frans Seda, yakni membuka pintu bagi modal asing melalui UU Penanaman Modal Asing 1967. Ia membahas di mana batas antara nasionalisme ekonomi yang produktif dan yang kontraproduktif, khususnya di era hilirisasi dan menguatnya proteksionisme global.

Menurutnya, Frans Seda memberikan makna penting tentang bagaimana kita menghadapi krisis dan membangun fondasi ekonomi setelahnya dengan respon yang luar biasa. Beliau bukan hanya seorang ekonom dan negarawan, tetapi juga seorang pendidik. Ketika dipercaya menjadi Menteri Keuangan pada 1966, beliau memimpin Indonesia dalam kondisi yang sangat berat, dengan hiperinflasi lebih dari 650 persen, cadangan devisa yang habis, ekspor yang tertahan, dan beban utang luar negeri yang sangat

besar.

Melalui disiplin anggaran, penataan utang, dan kebijakan stabilisasi, Frans Seda ikut meletakkan fondasi bagi pemulihan dan mengembalikan kepercayaan terhadap perekonomian Indonesia. Inflasi yang pada 1966 berada di atas 650 persen turun menjadi 110 persen pada 1967 dan 85 persen pada 1968.

"Yang juga penting untuk kita lihat adalah bahwa fondasi tersebut tidak hanya dibangun melalui kebijakan, tetapi juga melalui keteladanan. Frans Seda menunjukkan bahwa dalam menghadapi krisis, keberanian untuk bertindak harus selalu disertai tanggung jawab fiskal dan upaya menjaga kredibilitas. Kebijakan ekonomi boleh berbeda sesuai dengan tantangan zamannya, tetapi kepercayaan dan kredibilitas tetap menjadi fondasi yang tidak boleh ditinggalkan,” ucap Suahasil.

Geopolitik dan Kedaulatan Kebijakan

Ekonomi Politik dan Praktisi Diplomasi Dinna Prapto Raharja mengulas keberanian dan kepercayaan diri Frans Seda dalam bernegosiasi dengan dunia luar, bermanuver di antara Blok Barat, lembaga Bretton Woods, dan kebutuhan domestik pada era Perang Dingin. Menurutnya, pertanyaan yang sama kembali hadir hari ini: bagaimana Indonesia mempertahankan ruang untuk merumuskan dan menerapkan kebijakan yang paling sesuai dengan kepentingan pembangunannya di tengah rivalitas Amerika Serikat–Tiongkok dan

kondisionalitas lembaga multilateral.

Kebijakan yang berdaulat berarti Indonesia memiliki ruang dan kepercayaan kolektif untuk menentukan kebijakan yang sesuai dengan kepentingan nasionalnya. Ketidakpastian kini bukan lagi sesuatu yang datang sesekali, melainkan sudah menjadi bagian dari kondisi yang harus kita hadapi.

"Karena itu, tantangannya adalah mengenali arus perubahan, mana yang bergerak cepat, mana yang masih bisa kita bentuk, dan mana yang berpotensi merusak. Pada 2026, tingkat kelangkaan air sudah berada pada kisaran 40–80 persen, bahkan diproyeksikan dapat melampaui 80 persen pada 2030 dalam sejumlah skenario untuk Jawa, Bali, NTT, dan NTB. Dalam konteks geopolitik yang semakin terfragmentasi, Indonesia perlu membaca perubahan ini secara lebih strategis agar kebijakan ekonomi, diplomasi, dan pembangunan tidak hanya bersifat reaktif," ujar Dinna.

Krisis sebagai Jendela Reformasi

Rektor Unika Atma Jaya periode 2015-2023 A. Prasetyantoko menutup rangkaian diskusi dengan menyoroti bagaimana Frans Seda bertindak di bawah krisis total, baik ekonomi, politik, maupun sosial, tanpa menanggalkan nilai, dan menempatkan ekonomi dalam kerangka keadilan sosial. Ia mengajukan dua pertanyaan: tekanan apa yang berpotensi menjadi momentum reformasi kebijakan dan institusi mana yang paling siap merespons, serta apakah teknokrasi berintegritas masih mungkin di tengah politik transaksional, termasuk peran perguruan tinggi di dalamnya.

“Krisis selalu membawa tekanan, tetapi pada saat yang sama juga dapat membuka peluang untuk melakukan reformasi. Tantangannya adalah bagaimana memastikan dan menjamin teknokrasi tetap berintegritas dan mampu menempatkan kebijakan ekonomi dalam kerangka kepentingan publik dan keadilan sosial, termasuk dengan melibatkan perguruan tinggi. Dibutuhkan keberanian untuk melakukan perubahan, sekaligus kemampuan untuk menjaga agar setiap keputusan tetap berpijak pada nilai, pengetahuan, dan kepentingan jangka panjang,” katanya.

Kampus sebagai Simpul Kebijakan Berbasis Nilai dan Bukti

Bagi Atma Jaya Institute of Public Policy (AJIPP), Memorial Lecture ini merupakan bagian dari upaya memperkuat peran perguruan tinggi sebagai ruang diskusi kebijakan publik yang berpijak pada nilai dan bukti. Perguruan tinggi hendaknya tidak hanya menghasilkan pengetahuan tetapi juga ikut mewujudkan agar pengetahuan tersebut memberi dampak bagi kesejahteraan masyarakat.

"Frans Seda mengajarkan bahwa kebijakan yang baik lahir dari perpaduan tiga hal: penguasaan teknis, keberanian mengambil risiko demi kepentingan jangka panjang, dan kesediaan menjelaskan pilihan sulit kepada publik secara terbuka. Ketiganya adalah hal yang paling kita butuhkan hari ini. Melalui forum seperti ini, AJIPP ingin memastikan warisan itu tidak berhenti sebagai kenangan, tetapi menjadi rujukan nyata bagi para pembuat kebijakan bangsa kita sekarang dan ke depannya," ucap Salvatore Simarmata, Ph.D., Direktur AJIPP.