IPR Beri Nilai 99,9 untuk Pidato Kenegaraan Prabowo

RRI.CO.ID, Jakarta - Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, memberikan nilai nyaris sempurna terhadap Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto, dalam Sidang Bersama MPR RI, DPR RI, dan DPD RI, Jumat, 14 Agustus 2026. Menurut Iwan, pidato Presiden Prabowo kali ini bukan sekadar pidato politik, melainkan laporan pertanggungjawaban politik kepada rakyat, yang ditopang oleh sejumlah capaian konkret, dan angka-angka kinerja pemerintahan.

“Saya memberikan nilai 99,9. Ini bukan karena pidatonya bagus secara retorika saja, tetapi karena Presiden mampu menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah mulai menghasilkan angka-angka yang terukur. Ada output, ada outcome, dan ada arah yang jelas,” ujar Iwan Setiawan dalam keterangan tertulis, Jumat, 14 Agustus 2026.

Iwan juga menilai, pidato Presiden kali ini jauh dari kesan blunder maupun kata-kata, dan kalimat kontroversial yang menimbulkan polemik di publik. Salah satu hal yang menjadi sorotan Iwan adalah, perbaikan kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Setelah dilakukan koreksi dan pembenahan laporan, laba BUMN tahun 2024 tercatat sekitar Rp186 triliun. Kemudian pada 2025, laba BUMN meningkat menjadi sekitar Rp326 triliun, atau tumbuh sekitar 75,3 persen.

“Kenaikan laba BUMN dari Rp186 triliun menjadi Rp326 triliun, menunjukkan adanya perbaikan tata kelola dan efisiensi yang signifikan. Ini bukan angka kecil. Ini menunjukkan aset negara dapat dikelola lebih produktif,” katanya.

Pada sisi penerimaan negara, dividen BUMN tahun 2024 mencapai Rp85,5 triliun. Iwan menilai, angka itu memperlihatkan BUMN tidak hanya diposisikan sebagai korporasi negara, tetapi juga sebagai instrumen untuk memperkuat kapasitas fiskal, dan pembangunan nasional.

Menurut Iwan, pesan penting lain dari pidato Presiden adalah, keberanian pemerintah melakukan koreksi terhadap data, tata kelola. Serta kinerja institusi negara.

“Presiden sedang membangun budaya pemerintahan, yang tidak boleh puas dengan angka di atas kertas. Kalau ada yang perlu dikoreksi, dikoreksi. Kalau ada kebocoran, ditutup. Kalau ada aset negara yang tidak produktif, harus dioptimalkan,” kata Iwan.

Karena itu, menurutnya, ukuran keberhasilan pemerintahan Prabowo, tidak boleh hanya dilihat dari popularitas kebijakan. Tetapi dari peningkatan penerimaan, efisiensi anggaran, produktivitas BUMN, penciptaan lapangan kerja, dan manfaat yang diterima masyarakat.

Iwan juga menilai, program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus ditempatkan sebagai investasi jangka panjang, terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia. Menurutnya, kebijakan itu memiliki dimensi yang jauh lebih besar, dibanding sekadar pemberian makanan kepada anak sekolah.

“MBG adalah investasi manusia. Pemerintah sedang mencoba memutus rantai masalah stunting, kekurangan gizi, rendahnya kualitas kesehatan anak, sekaligus menciptakan multiplier effect bagi petani, nelayan, peternak, UMKM, koperasi dan ekonomi daerah,” katanya.

Iwan melihat benang merah pidato Presiden Prabowo, adalah gagasan mengenai kemandirian nasional. Kemandirian itu tercermin dalam dorongan terhadap industrialisasi, hilirisasi, penguatan BUMN, ketahanan pangan, energi, serta pengembangan industri nasional.

Menurut Iwan, arah itu relevan dengan tantangan geopolitik, dan ekonomi global yang semakin tidak pasti. Iwan menegaskan, pidato kenegaraan tidak boleh berhenti sebagai seremoni tahunan. Pidato itu harus menjadi baseline, untuk mengukur kinerja pemerintah pada tahun berikutnya.

Iwan menyimpulkan kekuatan utama pidato Presiden Prabowo, adalah kombinasi antara visi besar Indonesia, dan angka-angka capaian yang konkret. “Saya beri 99,9, bukan 100. Karena dalam politik dan pemerintahan tidak ada ruang untuk cepat puas. Masih ada pekerjaan rumah. Tetapi 99,9 menunjukkan bahwa arah pemerintahannya jelas, keberaniannya ada, dan hasilnya mulai terlihat dalam angka,” ucap Iwan.

Menurut IPR, tantangan terbesar setelah pidato itu adalah memastikan, seluruh capaian yang disampaikan Presiden dapat dipertahankan, ditingkatkan, diverifikasi secara transparan. Dan benar-benar dirasakan masyarakat.