KSPSI: Puluhan Ribu Pekerja Terancam PHK, imbas Mahal dan Langkanya Gas Industri

RRI.CO.ID, Jakarta - Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) mencatat sebanyak 40 ribu hingga 50 ribu pekerja berpotensi terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), sebagai imbas mahal dan langkanya gas industri serta persoalan pasokan nikel yang dihadapi sejumlah perusahaan.

Hal itu diungkapkan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, di sela-sela Rapat Koordinasi dan Serap Aspirasi Keluarga Besar KSPSI Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten. Acara yang digelar di salah satu hotel di Kota Bekasi, Jumat, 19 Juni 2026, membahas berbagai persoalan yang tengah dihadapi sektor industri.

Dalam kesempatan ini, Andi Gani menyebut pihaknya telah menyampaikan aspirasi para pekerja dan perusahaan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Dalam Rapat Koordinasi dan Serap Aspirasi Keluarga Besar KSPSI Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten, salah satu persoalan yang paling banyak dikeluhkan adalah sulitnya pasokan gas industri disertai harga yang terus meningkat.

"Kemarin malam saya bertemu dengan Menteri ESDM Bapak Bahlil Lahadalia bersama sejumlah perwakilan serikat pekerja untuk menyampaikan persoalan kelangkaan gas industri yang mahal dan suplai yang sangat sulit. Kondisi ini sangat berisiko terhadap keberlangsungan industri nasional karena gas merupakan salah satu komponen utama dalam proses produksi berbagai sektor manufaktur," ucap Andi Gani kepada wartawan, Jumat, 16 Juni 2026.

Andi Gani mengungkap, hasil pertemuan dengan Menteri ESDM terungkap jika pemerintah sudah berjanji akan segera menyelesaikan persoalan ini pada awal minggu depan.

Selain persoalan gas industri, KSPSI juga menyoroti masalah pasokan nikel, dan RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya) di kawasan industri Weda Bay dan Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP). Hambatan tersebut dinilai memengaruhi aktivitas produksi dan investasi di sektor hilirisasi nikel.

Andi Gani menjelaskan, dampak mahalnya harga gas tidak hanya dirasakan perusahaan, tetapi juga pekerja. Kenaikan biaya produksi membuat perusahaan kesulitan menentukan harga jual produk di tengah kondisi pasar yang tidak menentu.

"Tentu yang tertekan adalah perusahaan. Karena biaya produksi naik akibat harga gas industri yang naik. Akibatnya kesejahteraan buruh ikut tertekan dan risiko PHK menjadi semakin besar," katanya.

Andi Gani menambahkan, ketidakpastian pasokan dan harga membuat perusahaan sulit merencanakan produksi. Dalam beberapa kasus, produk yang dihasilkan bahkan berpotensi menumpuk di gudang karena harga jual tidak kompetitif.

KSPSI mencatat salah satu perusahaan anggota mereka, PT Granito, dengan sekitar 500 pekerja, saat ini berada dalam kondisi yang cukup rentan terhadap ancaman PHK apabila persoalan gas industri tidak segera terselesaikan.

"Saat ini ada sekitar 500 pekerja di PT Granito yang terancam PHK. Ini yang sedang kami upayakan agar tidak terjadi," kata Andi Gani.

Ia juga mengungkapkan bahwa berdasarkan laporan yang diterima KSPSI, terdapat perusahaan yang memperkirakan harus mengurangi hingga 800 pekerja jika harga gas industri bertahan di level $22 per MMBtu (Million British Thermal Unit).

"Kalau harga gas berada di angka $22, ongkos produksi naik dan ada perusahaan yang menyampaikan sekitar 800 orang harus ter-PHK untuk mengurangi beban produksi," katanya.

Menurut Andi Gani, apabila 50 ribu pekerja benar-benar terdampak PHK, maka dampaknya akan jauh lebih besar karena turut memengaruhi kehidupan keluarga para pekerja.

"Kalau terdampak 50 ribu pekerja, berarti lebih dari 100 ribu orang akan terdampak bersama keluarganya. Jangan sampai pemerintah berupaya mendatangkan investasi baru, tetapi investasi yang sudah berjalan justru menjadi korban," ujarnya.

Andi Gani sendiri mengapresiasi respons cepat Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang langsung mengumpulkan seluruh pemangku kepentingan untuk mencari solusi. Saat ini, tim yang dibentuk pemerintah masih bekerja melakukan kajian terkait harga gas industri yang dinilai ideal agar industri tetap bertahan.

"Pak Bahlil merespons dengan cepat dan mengumpulkan seluruh stakeholder. Mudah-mudahan minggu depan pemerintah dapat mengumumkan hasil pembahasannya sehingga industri bisa tetap survive dan lapangan kerja dapat diselamatkan," pungkasnya.