Subsidi BBM Naik, Transportasi Publik Dinilai Solusi Lebih Tepat

RRI.CO.ID, Jakarta: Wacana kenaikan harga BBM kembali menjadi perhatian publik. Di tengah kekhawatiran masyarakat terhadap potensi meningkatnya biaya hidup, sejumlah pengamat transportasi menilai pemerintah perlu mulai menggeser fokus kebijakan dari subsidi BBM menuju penguatan transportasi publik yang lebih luas dan terjangkau.

Akademisi Program Studi Teknik Sipil Unika Soegijapranata sekaligus Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno, menilai subsidi BBM selama ini belum sepenuhnya tepat sasaran. Sebab, sebagian besar manfaat subsidi justru dinikmati oleh pemilik kendaraan pribadi.

Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjukkan sekitar 93 persen konsumsi BBM bersubsidi digunakan oleh kelompok masyarakat yang memiliki kendaraan pribadi roda dua maupun roda empat. Sementara sektor transportasi umum penumpang hanya menikmati sekitar 3 persen dari total konsumsi subsidi BBM.

"Kondisi ini menunjukkan bahwa subsidi energi belum sepenuhnya menjadi instrumen keadilan sosial. Karena itu, sudah saatnya pemerintah memperkuat investasi pada transportasi umum yang manfaatnya bisa dirasakan lebih banyak masyarakat," ujar Djoko.

Besarnya anggaran subsidi BBM juga menjadi perhatian. Dalam beberapa tahun terakhir, nilai subsidi mengalami fluktuasi yang cukup tajam mengikuti harga minyak dunia, nilai tukar rupiah, dan tingkat konsumsi masyarakat. Pada 2022 misalnya, subsidi BBM mencapai lebih dari Rp551 triliun sebelum turun dan kembali meningkat pada tahun-tahun berikutnya.

Menurut Djoko, sebagian anggaran yang selama ini digunakan untuk subsidi energi dapat dialihkan untuk mempercepat pembangunan sistem transportasi publik di daerah. Langkah tersebut dinilai lebih berkelanjutan karena mampu memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan secara bersamaan.

Saat ini, dari 514 pemerintah daerah di Indonesia, baru sekitar 45 daerah yang mulai melakukan modernisasi layanan transportasi umum. Jumlah tersebut masih sangat kecil dibanding kebutuhan mobilitas masyarakat yang terus meningkat.

Keberhasilan Transjakarta selama dua dekade terakhir menjadi salah satu contoh bahwa investasi pada transportasi publik mampu meningkatkan aksesibilitas masyarakat sekaligus mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi.

Selain mengurangi beban subsidi energi dalam jangka panjang, penguatan transportasi umum juga membuka peluang pemberian tarif murah bahkan gratis bagi kelompok tertentu seperti pelajar, mahasiswa, guru, buruh, lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat berpenghasilan rendah.

Di sisi lain, perbaikan layanan transportasi publik juga diyakini dapat membantu mengurangi kemacetan, menekan polusi udara, meningkatkan keselamatan berkendara, serta memperkuat konektivitas antarwilayah.

Djoko menegaskan bahwa transportasi umum tidak hanya berfungsi sebagai sarana mobilitas, tetapi juga menjadi instrumen pembangunan yang mendukung pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

"Jika ingin membangun Indonesia yang lebih maju menuju 2045, maka transportasi publik harus menjadi prioritas. Manfaatnya jauh lebih besar dibandingkan terus bergantung pada subsidi BBM yang sebagian besar dinikmati kendaraan pribadi," katanya.

Di tengah isu kenaikan BBM yang kembali mengemuka, perdebatan mengenai efektivitas subsidi energi diperkirakan akan semakin menghangat. Namun satu hal yang mulai mengemuka adalah kebutuhan untuk membangun sistem transportasi publik yang lebih kuat, modern, dan dapat diakses seluruh lapisan masyarakat.