Subsidi Motor Listrik Rp500 Miliar Dinilai Abaikan Transportasi Umum

RRI.CO.ID, Jakarta: Kebijakan pemerintah menggelontorkan insentif motor listrik sebesar Rp500 miliar menuai kritik dari pengamat transportasi. Program subsidi pembelian 100 ribu motor listrik senilai Rp5 juta per unit dinilai belum menyentuh kebutuhan utama masyarakat, yakni transportasi umum yang layak dan terjangkau.

Akademisi Teknik Sipil Unika Soegijapranata sekaligus Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, menilai anggaran sebesar itu seharusnya dapat dimanfaatkan untuk membenahi sistem angkutan umum di berbagai daerah. Menurutnya, dana Rp500 miliar cukup untuk membangun hingga lima koridor transportasi publik di sekitar 10 kota di Indonesia.

“Transportasi umum murah bahkan gratis bagi pelajar, mahasiswa, guru, dan buruh bisa menjadi subsidi langsung yang lebih tepat sasaran dibanding kendaraan pribadi,” tulis Djoko dalam catatan kritisnya.

Ia menjelaskan, pembenahan transportasi publik tidak hanya berdampak pada mobilitas masyarakat, tetapi juga dapat membantu mengurangi kemacetan, menekan angka kecelakaan lalu lintas, hingga mengurangi beban subsidi BBM dalam jangka panjang. Selain itu, penguatan angkutan umum juga dinilai mampu menjadi solusi sosial saat terjadi penyesuaian harga energi seperti BBM.

Djoko menyoroti tingginya angka kecelakaan yang melibatkan sepeda motor, terutama di kalangan usia produktif. Menurutnya, kondisi tersebut terjadi karena masyarakat di banyak daerah tidak memiliki pilihan moda transportasi lain selain kendaraan pribadi.

Tak hanya itu, ia juga menilai pembangunan transportasi publik dapat mendorong pemerataan pembangunan daerah melalui modernisasi armada, digitalisasi layanan, hingga pemberdayaan operator angkutan lokal agar masuk dalam sistem transportasi yang lebih tertata.

Dalam catatan akhirnya, Djoko menegaskan bahwa transisi energi seharusnya tidak hanya berfokus pada kendaraan listrik pribadi, melainkan juga memperkuat transportasi massal yang ramah lingkungan dan mudah diakses masyarakat luas.

“Solusi nyata transisi energi bukan memindahkan kemacetan dari motor BBM ke motor listrik, tetapi memindahkan penumpangnya ke transportasi umum yang layak,” tulisnya.