RRI.CO.ID, Jakarta - Ketua Yayasan Dana Darma Pancasila sekaligus cendekiawan Yudi Latif menilai sistem meritokrasi tidak selalu membawa dampak positif apabila diterapkan tanpa disertai pemerataan akses pendidikan dan kesempatan sosial. Sistem yang bertumpu pada prestasi tersebut dinilai berpotensi menciptakan elitisme baru di tengah masyarakat.

Menurutnya, pemahaman publik selama ini cenderung menempatkan meritokrasi sebagai konsep yang sepenuhnya positif karena mengedepankan kemampuan dan prestasi individu.

“Kalau kita bicara meritokrasi hari ini, konotasinya memang cenderung positif. Tapi sebenarnya meritokrasi bisa bersifat positif atau negatif tergantung konteks sosial dan bagaimana karakteristik meritokrasi itu sendiri,” kata Yudi dalam Diskusi Publik bertajuk Meritokrasi Pendidikan yang digelar secara daring, Jumat, 22 Mei 2026.

Yudi menjelaskan istilah meritokrasi pertama kali diperkenalkan sosiolog Inggris Michael Young melalui buku The Rise of Meritocracy yang terbit pada 1958. Ia mengatakan konsep tersebut pada awalnya justru lahir sebagai kritik terhadap sistem sosial yang berpotensi membentuk lapisan elite baru.

Menurutnya, pasca-Perang Dunia II, Inggris menerapkan sistem seleksi berbasis kecerdasan intelektual dan prestasi akademik untuk menentukan jalur pendidikan seseorang. Sistem tersebut memang mengurangi dominasi status sosial berbasis keturunan, tetapi kemudian memunculkan kelompok elit baru yang dibentuk melalui capaian akademik.

Yudi menilai keberhasilan akademik seseorang tidak lahir semata-mata dari kerja keras individu. Faktor lingkungan, latar belakang keluarga, dan akses terhadap pendidikan berkualitas juga memiliki pengaruh besar terhadap capaian seseorang.

“Sering kali orang yang dianggap berprestasi berasal dari kelompok sosial tertentu. Mereka memiliki akses pendidikan lebih baik, bisa mengikuti kursus, dan memperoleh dukungan lingkungan yang memadai,” ujarnya.

Ia juga menyinggung kritik yang berkembang terhadap meritokrasi di Amerika Serikat. Yudi merujuk pandangan Daniel Markovits melalui buku The Meritocracy Trap yang menilai meritokrasi telah berkembang menjadi ancaman sosial baru karena memunculkan kelompok elite berbasis pendidikan.

Menurut Yudi, fenomena tersebut dapat terlihat dari eksklusivitas lembaga pendidikan elite yang cenderung menjadi ruang reproduksi kelompok sosial tertentu. Di sisi lain, masyarakat dengan latar ekonomi rendah menghadapi hambatan yang lebih besar untuk mengakses kesempatan yang sama.

Dalam konteks Indonesia, Yudi juga menyoroti ketimpangan pendidikan antardaerah. Ia menilai penerapan standar prestasi yang sama tanpa memperhatikan kesenjangan fasilitas pendidikan justru dapat memperpanjang diskriminasi.

“Selama akses guru dan sekolah bermutu menumpuk di Jawa, wilayah Indonesia Timur tidak akan pernah memiliki kecepatan yang sama untuk mengejar ketertinggalan,” ujarnya.

Menurutnya, ketimpangan distribusi guru dan kualitas sekolah membuat titik awal peserta didik di berbagai wilayah Indonesia tidak berada pada posisi yang setara. Dampaknya tidak hanya terlihat pada capaian pendidikan, tetapi juga pada kesempatan memperoleh beasiswa dan akses menuju pendidikan tinggi.

Yudi menilai pemerintah perlu memikirkan kembali kebijakan pemerataan pendidikan, termasuk distribusi guru, kualitas sekolah, serta kesempatan yang adil bagi seluruh peserta didik. Ia menegaskan bahwa penghargaan terhadap prestasi tetap penting, namun keadilan akses harus menjadi fondasi utama agar meritokrasi tidak berubah menjadi instrumen yang memperlebar kesenjangan sosial.