RRI.CO.ID, Jakarta: Penerapan sistem kerja fleksibel melalui Work From Home (WFH) di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, serta kualitas pelayanan publik.

Sekretaris Utama BKN, Imas Sukmariah, mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah target utama dalam penerapan sistem kerja fleksibel.

“Target utama dari pada kegiatan penerapan sistem kerja yang fleksibilitas ini pertama kita harus meningkatkan kecepatan dan transparansi. Kemudian mendorong efisiensi operasional, kemudian mempermudah aksesibilitas dan tentu yang kita harapkan di masa sekarang kita harus melakukan efisiensi penggunaan anggaran,” katanya dalam BKN Menyapa ASN Seri 27, Kamis, 23 April 2026.

Menurutnya, kebijakan ini juga telah diimplementasikan di lingkungan BKN sebagai bagian dari upaya efisiensi dan peningkatan kinerja.

“Nanti Bu Karo SDM juga akan menyampaikan berapa efisiensi yang telah kita lakukan selama kita melakukan WFH di lingkungan BKN. Itu sebagai contoh best practice yang sudah kita lakukan sebenarnya dari tahun 2025 dan kita lanjut sesuai arah Presiden juga di 2026,” ujarnya.

BKN sendiri telah melakukan uji coba sistem kerja fleksibel sejak 2025, sejalan dengan arahan pimpinan.

“Di tahun 2025 sesuai dengan arahan dari Pak Kepala BKN, kita melakukan uji sistem karena seluruh pelayanan yang diberikan oleh BKN ada 47 produk layanan kepegawaian ini semuanya sudah berbasis digital,” jelasnya.

Dengan digitalisasi tersebut, proses layanan kepegawaian tidak lagi dilakukan secara konvensional.

“Jadi, semuanya tidak ada lagi harus mengajukan dalam bentuk fisik ya, konvensional,” tegas Imas.

Ia menambahkan, transformasi ini juga menjadi bagian dari adaptasi terhadap dinamika dunia kerja yang terus berkembang.