Executive Training Program 2026 Perkuat Kapasitas Pemimpin di Sektor Pertahanan

RRI.CO.ID, Jakarta - Program Executive Training Program 2026 menjadi salah satu inisiatif strategis dalam memperkuat kapasitas kepemimpinan di sektor pertahanan dan keamanan nasional. Program yang dirancang untuk merespons dinamika global yang semakin kompleks dan penuh ketidakpastian tersebut berlangsung sejak 13-24 April 2026, di Pusat Kompetensi Bela Negara BPSDM Kementerian Pertahanan, Bogor.

Ketua Umum Purnomo Yusgiantoro Center (PYC) Filda C. Yusgiantoro mengatakan kegiatan tersebut menekankan pentingnya kesiapan sumber daya manusia dalam menghadapi berbagai spektrum ancaman modern, baik yang bersifat militer maupun nonmiliter.

Menurut Filda, pelatihan hasil kolaborasi antara PYC, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pertahanan RI, serta S. Rajaratnam School of International Studies tersebut mencerminkan sinergi antara lembaga nasional dan internasional dalam memperkuat kapasitas strategis melalui pertukaran pengetahuan lintas negara.

Filda menjelaskan sebanyak 28 personel Tentara Nasional Indonesia dari tiga matra Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara ikut ambil bagian dalam program tersebut. Selain itu, tiga perwakilan dari Dewan Pertahanan Nasional juga turut serta.

“Para peserta merupakan perwira menengah dengan posisi strategis seperti Komandan Distrik Militer, Komandan Pangkalan Angkatan Laut, hingga Komandan Pangkalan Angkatan Udara,” ujarnya.

Lebih lanjut Filda menjelaskan, rangkaian kegiatan diawali dengan pembukaan resmi di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, kemudian dilanjutkan dengan pembelajaran awal di Purnomo Yusgiantoro Center di Jakarta sebagai fondasi konseptual. Tahap inti pelatihan digelar di Pusat Kompetensi Bela Negara di Rumpin, Bogor, yang dirancang untuk menciptakan suasana pembelajaran yang disiplin, fokus, dan terintegrasi.

“Selama program berlangsung, peserta mendapatkan pembekalan materi strategis, mulai dari geopolitik Indo-Pasifik hingga ancaman keamanan nontradisional di Asia Tenggara. Isu seperti kejahatan transnasional, perubahan iklim, dan ketahanan sosial menjadi bagian penting dalam diskusi, mengingat ancaman modern tidak lagi terbatas pada aspek militer semata,” katanya.

Selain itu kata Filda, materi terkait keamanan siber dan kejahatan siber juga diberikan seiring meningkatnya ketergantungan terhadap teknologi digital. Program ini turut mengangkat isu terorisme, ekstremisme, radikalisasi, serta keamanan maritim yang relevan dengan posisi Indonesia sebagai negara kepulauan.

“Dari perspektif ketahanan nasional, peserta dibekali pemahaman mengenai ketahanan energi, ekonomi pembangunan, infrastruktur strategis, serta bela negara. Pembelajaran ini diperkuat melalui kunjungan lapangan ke PLTS Terapung Cirata yang memberikan gambaran nyata tentang pengelolaan energi sebagai bagian dari strategi ketahanan nasional,” katanya.

Program ini juga menghadirkan narasumber dari berbagai kalangan, termasuk akademisi, pemerintah, dan militer. Di antaranya Bima Arya Sugiarto, serta sejumlah pakar seperti Edy Prasetyono, Inka B. Yusgiantoro, Hikmahanto Juwana, dan Filda C. Yusgiantoro. Kehadiran para narasumber ini memperkaya perspektif peserta dalam memahami tantangan strategis secara komprehensif.

Pada tahap akhir, peserta menyusun rencana aksi nyata bela negara yang dapat diimplementasikan di lingkungan kerja masing-masing. Langkah ini diharapkan mampu mendorong lahirnya pemimpin yang adaptif, berwawasan global, dan siap mengambil keputusan strategis di lapangan.

Penutupan program dilakukan oleh Kepala BPSDM Kementerian Pertahanan, Mayjen TNI Ketut Gede Wetan Pastia, SE, MHI. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa di tengah kompleksitas tantangan bangsa, nilai cinta tanah air, persatuan, dan kepentingan nasional harus menjadi landasan utama dalam setiap pengambilan keputusan strategis.

“Prinsip tersebut menjadi fondasi dalam menjaga ketahanan nasional di tengah dinamika global yang terus berkembang,” ujarnya.