RRI.CO.ID, Jakarta - Aliansi Kebangsaan bersama Yayasan Suluh Nuswantara Bakti menggelar forum group discussion (FGD) bertema “Perubahan Mindset dalam Meritokrasi Pendidikan: Reposisi Guru dan Dosen sebagai Public Employment untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan”. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian menjelang Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang diperingati setiap 2 Mei.

Ketua Aliansi Kebangsaan Pontjo Sutowo mengatakan FGD tersebut tidak hanya menjadi forum akademik, tetapi juga momentum refleksi terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai pelopor pendidikan nasional. Penyelenggara menegaskan, semangat pendidikan yang memerdekakan harus kembali diperkuat di tengah tantangan global dan dinamika sistem pendidikan saat ini.

“Kami menyoroti bahwa pendidikan memiliki peran strategis dalam perjuangan bangsa, tidak hanya sebagai sarana transfer ilmu, tetapi juga sebagai alat pembebasan dari kebodohan, ketidakadilan, hingga “penjajahan mental” yang masih dirasakan hingga kini. Pendidikan dinilai menjadi fondasi penting dalam membangun kesadaran kritis, karakter, serta kemandirian bangsa,” kata Pontjo, di Jakarta, Jumat, 24 April 2026.

Pontjo menjelaskan, FGD juga mengulas berbagai persoalan dalam tata kelola perguruan tinggi, mulai dari penilaian berbasis administratif, beban birokrasi dosen yang tinggi, hingga belum optimalnya penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Kondisi tersebut dinilai menghambat fokus dosen dalam menjalankan tri dharma perguruan tinggi, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

“Sebagai solusi, forum ini mendorong reformasi tata kelola pendidikan berbasis prinsip academic-first governance, low burden–high accountability, serta pemanfaatan data yang efisien. Otonomi perguruan tinggi juga dinilai perlu diperkuat agar lebih adaptif terhadap perubahan global,” ujarnya.

Di sisi lain, globalisasi pendidikan turut menjadi perhatian. Persaingan antar lembaga pendidikan semakin ketat, bahkan mendorong kecenderungan peserta didik memilih pendidikan di luar negeri. Standarisasi internasional dianggap penting, namun tetap harus menjaga akar budaya dan nilai kebangsaan.

Lebih lanjut Pontjo menjelaskan, salah satu isu utama yang mengemuka dalam FGD adalah pentingnya penerapan meritokrasi pendidikan, yakni sistem yang menempatkan kemampuan dan pencapaian sebagai dasar utama keberhasilan, bukan latar belakang atau koneksi. Untuk mewujudkan hal tersebut, peran guru dan dosen menjadi sangat krusial.

Menurutnya, dalam kegiatan tersebut secara khusus mengangkat gagasan reposisi guru dan dosen dari paradigma civil servant menjadi public employee. Dalam konsep ini, guru dan dosen diposisikan sebagai profesional publik yang direkrut secara terbuka dan kompetitif, serta diberi insentif berbasis kinerja.

“Perubahan mindset ini penting agar guru dan dosen menjadi agen profesional yang akuntabel kepada masyarakat, bukan sekadar aparatur birokrasi,” ujarnya.

Dengan perubahan tersebut, diharapkan target pendidikan nasional dalam RPJPN 2025–2045 sebagaimana diatur dalam UU Nomor 59 Tahun 2024, yakni pendidikan yang berkualitas dan merata, dapat tercapai.