RRI.CO.ID, Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menegaskan kebijakan perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat melalui Agreement on Reciprocal Trade (ART) merupakan langkah yang bersifat saling menguntungkan bagi kedua negara.

Menurut Nusron, kebijakan tersebut diambil setelah mempertimbangkan neraca perdagangan Indonesia yang surplus sekitar 24 miliar dolar AS terhadap Amerika Serikat. Tanpa langkah penyeimbangan perdagangan, produk Indonesia berpotensi dikenakan tarif tinggi di pasar Amerika.

“Semua sudah dijelaskan sama Pak Presiden yang intinya kebijakan itu adalah win-win solution. Karena Indonesia dianggap surplus 24 miliar US dolar terhadap perdagangan dengan Amerika daripada kita kena tarif tinggi. Kalau kita kena tarif tinggi 32% berarti produk-produk Indonesia di Amerika lebih mahal 32%,” kata Nusron seusai acara berbuka puasa bersama Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh Islam di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis malam, 5 Maret 2026.

Ia menjelaskan, penerimaan Agreement on Reciprocal Trade (ART) bertujuan menjaga daya saing produk Indonesia di pasar Amerika Serikat agar tidak terbebani tarif yang tinggi.

“Karena itu supaya produk-produk Indonesia kompetitif di Amerika itulah menjadi latar belakang kenapa Indonesia menerima Agreement on Reciprocal Trade yang itu adalah impornya bukan impor barang baru,” ujarnya.

Nusron menambahkan, komoditas yang diimpor dari Amerika Serikat sebenarnya bukan barang baru, melainkan pengalihan sumber impor yang selama ini berasal dari negara lain.

“Sebetulnya selama ini sudah impor BBM, sudah impor kedelai. Hanya selama ini impor BBM-nya ambil dari negara Gabon, Nigeria, dan Timur Tengah dipindahkan ambil dari Amerika. Kemudian kedelai selama ini ambil kedelai dari Brazil sama dari Argentina dipindahkan ambil kedelai dari Amerika,” jelasnya.

Ia juga menanggapi adanya pendapat yang meminta pemerintah keluar dari forum BOP. Menurut Nusron, pemerintah menghargai setiap pandangan yang disampaikan masyarakat.

“Kalau ada satu dua yang masih punya pendapat seperti itu kita hargai. Tapi kita kewajiban sebagai kepala negara, Bapak Presiden berkewajiban untuk menjelaskan seutuhnya,” katanya.

Nusron menegaskan pemerintah tidak anti terhadap kritik, namun diplomasi tetap menjadi jalan yang dipilih untuk menciptakan perdamaian.

“Pemerintah tidak antikritik, kita mendengarkan sambil mencermati keadaan, tetapi kita akan membuktikan di lapangan bahwa diplomasi ini jalan terbaik untuk menciptakan perdamaian, bukan dengan jalan peperangan,” ujarnya.

Menurutnya, saat ini forum BOP menjadi ruang perundingan yang tersedia untuk membahas upaya perdamaian di Palestina dan Gaza, sehingga Indonesia bersama sejumlah negara lainnya memanfaatkan forum tersebut sebagai sarana diplomasi.