RRI.CO.ID, Jakarta - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana menegaskan program Makan Bergizi Gratis tidak mengganggu anggaran pendidikan tahun 2026. Ia menyebut, justru dengan adanya MBG, total anggaran pendidikan mengalami peningkatan.

“Justru dengan adanya MBG, dana pendidikan bertambah,” ujar Dadan dalam perbincangan bersama Eddy Wijaya di podcast EdShareOn yang tayang Rabu, 4 Maret 2026.

Menurut Dadan, anggaran MBG tahun 2026 sebesar Rp223 triliun diklasifikasikan sebagai anggaran pendidikan karena mayoritas penerima manfaatnya adalah 59 juta anak sekolah. Ia menjelaskan, klasifikasi anggaran didasarkan pada kelompok sasaran.

“Kalau target penerima manfaatnya ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita, klasifikasinya anggaran kesehatan. Sedangkan kalau nanti lansia dan penyandang disabilitas mendapat MBG, masuknya anggaran sosial,” ujarnya.

Menurut Dadan, Pemerintah saat ini mengalokasikan total Rp335 triliun untuk program MBG tahun ini. Dari jumlah tersebut, sekitar 67 persen atau Rp223,6 triliun berasal dari fungsi pendidikan, 7 persen dari anggaran kesehatan (Rp24,7 triliun), 6 persen dari fungsi ekonomi (Rp19,7 triliun), serta dana cadangan sebesar 20 persen atau Rp67 triliun.

Dadan menegaskan, anggaran pendidikan di Kementerian Pendidikan maupun Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tidak mengalami pengurangan akibat MBG. Bahkan, kata Dadan, anggaran pendidikan nasional meningkat dari Rp724 triliun pada 2025 menjadi Rp769 triliun tahun ini.

Ia juga menyebut anggaran untuk pendidikan dasar, menengah, dan tinggi tetap naik, termasuk penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, tunjangan guru, serta perbaikan sekolah rusak.

“Jadi anggaran BGN tidak diambil dari anggaran pendidikan, baik dasar, menengah, maupun tinggi,” ucap Dadan.

Meski demikian, kebijakan memasukkan MBG sebagai komponen anggaran pendidikan digugat oleh sejumlah kelompok masyarakat ke Mahkamah Konstitusi.

Salah satu penggugat, Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), menilai kebijakan tersebut berpotensi mengaburkan amanat Pasal 31 ayat 4 UUD 1945 yang mewajibkan alokasi minimal 20 persen APBN untuk pendidikan.

Dadan mengklaim program MBG berdampak positif terhadap partisipasi sekolah. Ia menyebut tingkat kehadiran siswa meningkat dari 70 persen menjadi 95 persen setelah program berjalan.

“Jadi ada peningkatan partisipasi sekolah, semangat belajarnya juga naik, dan ada rasa senang ada di sekolah karena kehadiran MBG,” kata dia.

Dari sisi ekonomi, kata Dadan, MBG mampu membuka lapangan kerja hingga 1,2 juta orang serta menggerakkan sektor usaha makanan dan minuman. Ia menjelaskan, sistem pengelolaan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dinilai dapat melibatkan UMKM dan pelaku usaha lokal.

Adapun, terkait kritik biaya Rp15 ribu per porsi, di mana Rp5 ribu dialokasikan untuk operasional dan insentif, Dadan menilai sistem yang berjalan saat ini tetap efisien dan transparan. Ia menyebut seluruh pembelian bahan baku bersifat at cost atau sesuai harga modal.

“Kalau ada yang mark up, pasti ketahuan saat audit. Kemarin ada SPPG yang mengembalikan dana miliaran karena terbukti melanggar,” ujarnya.

Program MBG juga dipastikan tetap berjalan selama Ramadan dengan skema penyesuaian. Menu yang dibagikan merupakan makanan siap santap yang tahan lama, seperti kurma, abon, buah, dan telur rebus.

Sementara di daerah dengan mayoritas warga nonmuslim, pelaksanaan MBG berjalan normal seperti biasa.

“Kita harus tahu, banyak masyarakat bersyukur jika ada kiriman makanan. Meskipun puasa, orang tetap butuh makan,” ujar Dadan.

Ia menegaskan BGN akan terus melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan program. Jika ditemukan pelanggaran berat, operasional unit terkait dapat dihentikan sementara.

“Dari investigasi, kami akan analisis seberapa berat pelanggaran yang dilakukan. Kalau pelanggarannya krusial, operasionalnya bisa distop agak lama,” tegasnya.