RRI.CO.ID, Jakarta - Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (PUSKEPI) Sofyano Zakaria mendorong pemerintah untuk memperkuat kebijakan pemanfaatan minyak hasil produksi dalam negeri, guna mendukung ketahanan energi nasional. Salah satu langkah yang diusulkan adalah memprioritaskan penjualan minyak dari kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) kepada PT Pertamina (Persero).

Sofyano menyampaikan bahwa Indonesia hingga saat ini masih mengandalkan impor minyak dan bahan bakar minyak (BBM) untuk memenuhi kebutuhan energi nasional. Padahal, Indonesia masih memiliki produksi minyak dari berbagai wilayah kerja migas yang dikelola oleh KKKS, baik perusahaan nasional maupun perusahaan asing.

Mengacu pada data SKK Migas, produksi minyak Indonesia saat ini berada di kisaran sekitar 600 ribu barel per hari atau sekitar 219 juta barel per tahun. Produksi tersebut berasal dari berbagai wilayah kerja migas yang dioperasikan oleh KKKS di berbagai daerah.

Menurut Sofyano, volume produksi tersebut memiliki potensi besar untuk mendukung pemenuhan kebutuhan energi dalam negeri. Namun dalam praktiknya, sebagian minyak mentah yang diproduksi masih mengikuti mekanisme kontrak dan perdagangan global, sehingga terdapat kemungkinan dialokasikan ke pasar internasional.

“Kondisi ini membuat Indonesia tetap harus mengimpor minyak dan BBM dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan domestik,” ujar Sofyano, di Jakarta, Kamis, 5 Maret 2026.

Ia menilai, kebijakan yang lebih terarah untuk memprioritaskan pemanfaatan minyak hasil produksi dalam negeri dapat menjadi salah satu langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan impor energi.

“Jika minyak hasil produksi KKKS diprioritaskan untuk dijual kepada Pertamina sebagai perusahaan energi nasional, maka akan terdapat sejumlah manfaat bagi perekonomian dan ketahanan energi Indonesia,” ujarnya.

Pertama, langkah tersebut berpotensi menekan kebutuhan impor minyak sehingga devisa negara dapat lebih terjaga. Kedua, pasokan BBM di dalam negeri dapat menjadi lebih stabil karena didukung oleh produksi domestik. Ketiga, efisiensi belanja energi negara dapat meningkat sehingga ruang fiskal pemerintah dapat lebih optimal untuk mendukung pembangunan.

Ia menambahkan, pemanfaatan optimal sumber daya energi dalam negeri juga sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat kemandirian energi nasional.

“Minyak yang dihasilkan dari wilayah Indonesia memiliki potensi besar untuk mendukung kebutuhan energi nasional. Karena itu, prioritas pemanfaatan bagi kebutuhan domestik menjadi langkah yang penting untuk terus diperkuat,” kata Sofyano.

Sofyano berharap pemerintah dapat terus mengevaluasi dan memperkuat kebijakan sektor hulu migas agar produksi energi nasional dapat memberikan manfaat yang semakin besar bagi masyarakat.

“Dengan penguatan regulasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan, kekayaan sumber daya alam Indonesia dapat semakin optimal dalam mendukung ketahanan energi serta kesejahteraan rakyat,” ujarnya.