Kemenkeu Optimalkan Fiskal Dukung Target Pertumbuhan 8 Persen

KBRN, Jakarta: Kementerian Keuangan terus mengupayakan optimalisasi instrumen fiskal guna mendukung target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dicanangkan Presiden Prabowo hingga 2029. Tiga strategi utama disiapkan pemerintah, meliputi pembukaan blokir anggaran dan efisiensi belanja, pemberian insentif bagi kelas menengah, serta penguatan daya beli masyarakat.

Direktur Strategi Produktivitas dan Pertumbuhan Ekonomi DJSEF Kemenkeu Andriansyah dalam diskusi yang digelar Bloomberg Technoz di Jakarta, Jumat (5/12/2025), menyampaikan bahwa pelonggaran blokir anggaran telah dilakukan untuk kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.

“Belanja tahun depan masih berpegang pada APBN 2026 dan belum ada rencana perubahan. Perubahan signifikan tetap harus dibahas bersama DPR,” ujarnya.

Untuk mendorong kelas menengah, Kemenkeu berencana melanjutkan insentif PPN DTP pembelian rumah Rp2–5 miliar pada 2026 serta program magang nasional bagi para lulusan baru. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan memperkuat daya beli.

Dari sisi likuiditas, pemerintah juga akan mempertahankan injeksi dana sekitar Rp276 triliun ke perbankan pelat merah hingga 2026, dengan memanfaatkan SiLPA tanpa menariknya kembali ke BI. Kebijakan ini ditujukan agar sisi permintaan dan penawaran dapat bergerak simultan, sekaligus memperbaiki iklim usaha dan meningkatkan permintaan kredit.

“Kebijakan fiskal tidak dapat berdiri sendiri. “APBN hanya katalisator. Sektor keuangan jangan menjadi anak durhaka sektor riil. Ia dibentuk untuk menjembatani kebutuhan sektor riil,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Ekonom PermataBank Josua Pardede menyoroti melambatnya kecepatan perputaran uang (velocity of money) yang rata-rata berada di kisaran 2,5% sejak 2010. Menurutnya, perlambatan ini menjadi alasan perlunya tambahan likuiditas.

Ia juga mencatat penempatan SAL pemerintah di BI yang masih relatif tinggi serta pertumbuhan Dana Pihak Ketiga yang meningkat setelah penempatan dana SAL di Himbara. Namun, Josua menilai pertumbuhan kredit terhambat sisi permintaan akibat lemahnya aktivitas sektor riil.

“Menyoroti turunnya FDI hampir 8% pada kuartal III-2025 dan tren net sell investor asing di pasar keuangan. Kepercayaan investor asing perlu diperkuat agar permintaan kredit kembali tumbuh,” ujarnya.

Meski demikian, Andriansyah optimistis target pertumbuhan 5,2% pada 2025 tetap tercapai. Ia menilai berbagai kebijakan pro-growth, seperti likuiditas Himbara, program magang nasional, paket kebijakan ekonomi 8+5+4, serta BLTS Kesra, mulai menunjukkan efektivitas.

“Terkait bencana yang melanda Sumatera, pemerintah telah menyiapkan anggaran pemulihan. Dampaknya pasti ada, tapi sejauh ini tidak menyimpang dari proyeksi APBN 5,2%,” katanya.