RRI.CO.ID, Jakarta - Melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), pemerintah mengambil pendekatan dalam penerapan teknologi kecerdasan artifisial (AI), terutama pada layanan publik. Salah satu langkah penting yang ditegaskan adalah kewajiban penggunaan data resmi dan terverifikasi dalam setiap sistem AI yang digunakan di lingkungan pemerintahan.

Direktur Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital, Aries Kusdaryono, menjelaskan bahwa data merupakan fondasi utama dalam teknologi AI. Jika data yang digunakan tidak jelas asal-usulnya atau tidak akurat, maka hasil yang diberikan oleh sistem pun berpotensi menyesatkan.

Dilansir dari komdigi.go.id, Jumat, 17 April 2026, dalam webinar bertajuk "Berbahayakah AI dalam Tata Kelola Pemerintahan: Risiko, Mitigasi, dan Praktik Global" yang diselenggarakan oleh KORPRI, Aries menegaskan bahwa keandalan data adalah hal yang tidak bisa ditawar.

"Dasar dari Artificial Intelligence adalah data. Kita harus pastikan data itu berasal dari sumber yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan," ujar Aries.

Ia juga mengingatkan bahwa penggunaan data yang tidak valid dapat berdampak langsung pada masyarakat, mulai dari kesalahan layanan hingga kebijakan yang tidak tepat sasaran. Karena itu, pemerintah membatasi penggunaan AI hanya pada data yang sudah dipastikan keamanannya serta dapat dipertanggungjawabkan.

Aries menambahkan, "Langkah ini diambil untuk memastikan layanan publik berbasis AI tetap tepat sasaran, transparan, dan tidak merugikan masyarakat."

Selain itu, Kemkomdigi saat ini juga sedang memperkuat sistem tata kelola data nasional. Upaya ini dilakukan melalui pembangunan pusat data nasional serta pengelompokan data berdasarkan tingkat aksesnya mulai dari data terbuka, terbatas, hingga tertutup.

Melalui langkah-langkah ini, pemerintah berharap teknologi AI tidak hanya mempercepat pelayanan, tetapi juga tetap menjaga kualitas, akurasi, dan kepercayaan publik. Kedepannya pemanfaatan teknologi ini diharapkan benar-benar memberikan manfaat nyata tanpa mengorbankan keamanan dan kepentingan masyarakat.

(Kerin Driyana - Mahasiswa Universitas Nasional)