Imigrasi Indonesia Pimpin Forum ASEAN-Australia Bahas Kejahatan Lintas Negara

RRI.CO.ID, Jakarta - Direktorat Jenderal Imigrasi Indonesia memimpin pembahasan penguatan kerja sama keimigrasian ASEAN dan Australia dalam The 21st DGICM + Australia Consultation yang digelar di Siem Reap, Kamboja. Forum tersebut membahas penguatan keamanan perbatasan, pertukaran informasi, hingga pemanfaatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) untuk menghadapi ancaman kejahatan lintas negara.

Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko memimpin jalannya konsultasi bersama (co-chair) dengan First Assistant Secretary (Immigration) Department of Home Affairs Australia, Damien Kilner. Pertemuan ini merupakan bagian dari rangkaian The 29th DGICM and Its Related Meetings.

Dalam sambutannya, Hendarsam menegaskan pentingnya sinergi antara negara-negara ASEAN dan Australia untuk menjaga stabilitas kawasan di tengah meningkatnya dinamika lintas batas negara.

“Forum ini kita harapkan dapat menjadi arah baru kemitraan ASEAN-Australia yang lebih solid dalam merespons dinamika perbatasan. Dengan membangun kepercayaan mutual dan keterbukaan informasi, kita sedang menyusun standardisasi operasional yang lebih tangguh di lini depan keimigrasian dan perbatasan,” ujar Hendarsam, melalui keterangan tertulis, Sabtu, 27 Juni 2026.

Salah satu agenda yang menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut ialah peningkatan fasilitasi perbatasan. Saat ini, warga negara Indonesia dan Brunei Darussalam telah memperoleh kemudahan menggunakan fasilitas SmartGate di Australia.

Di sisi lain, sejumlah negara anggota ASEAN, seperti Kamboja, Laos, dan Filipina, menyoroti meningkatnya tantangan keamanan kawasan. Isu yang dibahas meliputi migrasi tidak teratur, perdagangan orang, penyelundupan manusia, hingga maraknya penipuan daring yang dinilai memerlukan koordinasi regional yang lebih terintegrasi.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Singapura dan Australia mengusulkan pengembangan kerja sama baru melalui pemanfaatan data dan teknologi AI. Inisiatif itu diarahkan untuk mendukung modernisasi layanan keimigrasian sekaligus memperkuat proses penyaringan di pintu masuk perbatasan.

“Forum juga menyepakati kelanjutan ASEAN-Australia Programme of Work 2026–2027 yang akan difokuskan pada berbagai program peningkatan kapasitas regional,” ujarnya.

Menurut Hendarsam, program tersebut relevan dengan tantangan baru yang dihadapi kawasan, termasuk perubahan pola migrasi dan meningkatnya aktivitas kejahatan transnasional.

“Kerja sama ASEAN-Australia penting untuk memperkuat kapasitas dan ketahanan kawasan dalam menghadapi perubahan pola migrasi, mobilitas tenaga kerja, kejahatan transnasional, penyelundupan manusia, perdagangan orang, dan penyalahgunaan kanal keimigrasian,” katanya.

Sebagai bagian dari implementasi program tersebut, Indonesia akan menyelenggarakan Cyber Resilience Programme pada Agustus 2026 dengan pendekatan train-the-trainer. Program tersebut ditujukan untuk meningkatkan kapasitas petugas lini depan dalam menghadapi ancaman kejahatan siber yang kerap berkaitan dengan jaringan kejahatan lintas negara.

Selain program yang digelar Indonesia, kerja sama regional juga mencakup Border Control Agency Management Programme (BCAMP) di Vietnam, Investigative Interviewing Programme di Filipina, serta Document Examination and Facial Comparison Training di Malaysia.

Pada kesempatan tersebut, Indonesia juga secara resmi menyatakan kesediaannya menjadi tuan rumah The 22nd DGICM + Australia Consultation yang dijadwalkan berlangsung di Bali pada 2027.

“Indonesia siap menjadi tuan rumah The 22nd DGICM + Australia Consultation di Bali pada 2027. Kami akan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mendorong agenda prioritas seperti secure information sharing, interoperabilitas data keimigrasian, ketahanan siber, data dan AI, perlindungan pekerja migran, serta kerja sama operasional melawan online scam dan kejahatan transnasional,” ujar Hendarsam.