Rano Dorong PKK Jadi Ujung Tombak Pemberdayaan Keluarga Sejahtera

RRI.CO.ID, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mendorong Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) untuk terus memperkuat perannya sebagai ujung tombak pemberdayaan keluarga dan penyuluhan masyarakat hingga tingkat dasawisma.

Hal tersebut disampaikannya saat membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) PKK Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026 di Hotel GranDhika Iskandarsyah, Melawai, Jakarta Selatan, Senin, 8 Juni 2026.

Menurut Rano, keberadaan kader PKK yang tersebar hingga tingkat keluarga menjadikan organisasi tersebut memiliki posisi strategis dalam membantu pemerintah menyelesaikan berbagai persoalan sosial sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“PKK hadir untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Jakarta yang sehat, bahagia, berdaya saing, berdikari, dan berbudaya. Karena itu, kami sangat menantikan hasil Rakerda ini sebagai masukan dalam menyusun berbagai program pembangunan ke depan,” ujarnya.

Rakerda PKK Tahun 2026 mengusung tema “Melalui Gerakan Ibu Bisa, PKK Bergerak Mewujudkan Keluarga Jakarta yang Sehat, Mandiri, Berdaya Saing, Berdikari, dan Berbudaya”. Forum tersebut menjadi ajang penyusunan arah program kerja sekaligus penguatan sinergi antara PKK dan pemerintah daerah.

Rano menilai dukungan kader PKK sangat dibutuhkan dalam mengawal berbagai program pembangunan yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Dengan jaringan kader hingga tingkat dasawisma, PKK dinilai mampu menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan edukasi dan mendorong perubahan perilaku di lingkungan keluarga.

Ia mencontohkan keberhasilan Pemprov DKI Jakarta dalam menurunkan jumlah Rukun Warga (RW) kumuh dari 418 RW menjadi 210 RW dalam kurun satu tahun. Menurutnya, capaian tersebut perlu terus ditingkatkan dengan dukungan seluruh elemen masyarakat, termasuk kader PKK.

“Data ini harus dimiliki PKK untuk membantu kami bekerja. Dengan jaringan kader hingga tingkat dasawisma, saya berharap tahun depan jumlah RW kumuh di Jakarta dapat kembali berkurang,” katanya.

Selain memperkuat fungsi pemberdayaan masyarakat, Rano juga mendorong PKK terus menghadirkan inovasi dalam menjalankan program-programnya. Kreativitas dan kolaborasi, menurut dia, menjadi kunci untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan di tengah keterbatasan fiskal daerah.

Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta Hani Pramono mengatakan Gerakan Ibu Bisa dirancang sebagai wadah untuk mengintegrasikan berbagai program PKK agar lebih inovatif dan memberikan dampak langsung bagi keluarga Jakarta.

“Gerakan Ibu Bisa lahir sebagai wadah yang menaungi pelaksanaan program-program PKK yang lebih terintegrasi, inovatif, dan berdampak langsung bagi keluarga Jakarta. Gerakan ini diwujudkan melalui empat pilar kegiatan sebagai percepatan pelaksanaan gerakan PKK di Provinsi DKI Jakarta,” ujarnya.

Menurut Hani, Rakerda menjadi forum strategis untuk menyelaraskan arah kebijakan, mempercepat pencapaian program prioritas, serta memperkuat sinergi seluruh jajaran PKK dalam mendukung pembangunan daerah. Kegiatan yang berlangsung pada 8–9 Juni 2026 tersebut diikuti sekitar 150 peserta dari unsur pembina, TP PKK provinsi dan kota administrasi, mitra PKK, serta berbagai pemangku kepentingan.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Tim Penggerak PKK, Tri Tito Karnavian, mengapresiasi berbagai inovasi yang telah dijalankan PKK DKI Jakarta. Ia berharap hasil Rakerda mampu melahirkan program yang menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung target pembangunan daerah dan nasional.

Tri juga mengajak seluruh jajaran PKK menjadikan Rakerda sebagai momentum untuk memperkuat komitmen, menyatukan langkah, dan mempererat kolaborasi dalam mewujudkan keluarga yang lebih sejahtera melalui program pemberdayaan yang berkelanjutan.