RRI.CO.ID, Jakarta - Anggota Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Josephine Simanjuntak, angkat suara mengenai kendala yang dialami masyarakat, ketika ingin mengakses bantuan pangan murah. Hal itu disampaikan Josephine, dalam Rapat Komisi C tentang Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), di gedung DPRD Provinsi DKI Jakarta, beberapa waktu lalu.

Ia juga berpendapat, bantuan pangan yang biasanya diterima oleh pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, masih belum memadai. “Saya melihat kalau di Jakarta Timur itu, warga yang kurang mampu ada banyak. Nah, saya merasa bahwa penebusan pangan melalui KJP yang diberikan kepada anak-anak, terutama di SD (Sekolah Dasar) Negeri itu sudah tidak mencukupi lagi,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis, 30 Juli 2026.

Josephine menilai, harga pangan yang dikenakan kepada para warga penerima manfaat, juga masih tinggi, alias kemahalan. Sehingga, dengan jatah yang terbatas, warga hanya dapat menerima sedikit dari bantuan tersebut.

“Karena dibatasi dengan ketentuan, di satu harinya hanya boleh mengambil manfaat sebanyak sekian rupiah saja. Sementara itu, beras yang disediakan oleh Dharma Jaya itu agak tinggi juga menurut saya,” katanya.

Josephine menduga kondisi miris yang ia saksikan di Jakarta Timur, merupakan ‘puncak gunung es’ dari persoalan yang lebih mendalam lagi. “Saya pikir bukan cuma di Jakarta Timur saja ya. Tapi, di beberapa daerah dan di beberapa wilayah Jakarta pun sama,” katanya.

Ia mengkhawatirkan pertumbuhan anak-anak yang dapat menjadi tidak optimal, karena bantuan makanannya tidak diberikan secara maksimal. “Saya enggak akan melihat anak-anak itu bisa menjadi hebat,” katanya.

“Ketika tangannya ingin makan, orang tuanya terpaksa harus membatasinya. Panganmu, berasmu ini sekian, ikanmu juga sekian saja. Karena orang tuanya keburu panik, anak-anaknya juga akan menjadi semakin lemah mentalnya,” ucapnya.