RRI.CO.ID, Jakarta - Ketua DPRD DKI Jakarta, Suhud Alynudin, menegaskan ketimpangan pembangunan antara Kepulauan Seribu dan daratan Jakarta, harus segera diatasi. Menurut dia, berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat kepulauan, memerlukan perhatian lebih serius dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Hal itu disampaikan Suhud, usai menerima audiensi Forum Mahasiswa Kepulauan Seribu, di Ruang Rapat Ketua DPRD DKI Jakarta, Kamis, 16 Juli 2026. Dalam audiensi tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah persoalan. Mulai dari sistem ticketing kapal yang kerap bermasalah, belum tersedianya transportasi antarpulau yang memadai, harga bahan bakar minyak (BBM), pengembangan pariwisata, hingga akses pendidikan bagi putra-putri Kepulauan Seribu.

Suhud mengakui, pembangunan di Kepulauan Seribu masih belum optimal, meski memiliki potensi besar. Khususnya di sektor pariwisata.

“Harus diakui permasalahan Kepulauan Seribu masih belum mendapatkan perhatian yang optimal, dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Padahal ada banyak potensi di Kepulauan Seribu, meski masih terdapat berbagai kendala,” ujar Suhud.

Ia menilai, persoalan transportasi menjadi salah satu isu yang harus segera dibenahi. Selain sistem ticketing, masyarakat juga membutuhkan transportasi antarpulau yang lebih memadai. Dengan demikian, mobilitas warga tidak sepenuhnya bergantung pada kapal swasta.

“Permasalahan tersebut harus segera diatasi oleh Pemprov DKI Jakarta. Agar ketimpangan pembangunan di Jakarta dapat dikurangi,” kata Suhud.

Suhud juga menyoroti tingginya harga BBM di Kepulauan Seribu. Usulan pembangunan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) terapung, perlu segera ditindaklanjuti sebagai solusi bagi masyarakat. “Nanti akan saya sampaikan agar segera dicarikan solusi dan direalisasikan,” ucap Suhud.