RRI.CO.ID, Jakarta - Komisi C DPRD DKI Jakarta menggelar rapat kerja, bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan SKPD pemungut retribusi, di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu, 20 Mei 2026. Rapat itu membahas pra-Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027.

Khususnya arah belanja daerah di tengah tantangan ekonomi global, penurunan Dana Bagi Hasil (DBH), serta tekanan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sekretaris Komisi C, Ismail mengatakan, penyusunan RKPD harus memperhatikan kondisi fiskal daerah secara cermat.

Sehingga belanja pemerintah tetap efektif dan tepat sasaran. “Hari ini rapat masih pra-RKPD. Artinya, kami masih menerima masukan dari legislatif, terkait sejumlah program yang nantinya disusun untuk 2027,” ujar Ismail di Ruang Rapat Komisi C DPRD DKI Jakarta.

Komisi C mencermati sejumlah faktor, berpotensi mempengaruhi kapasitas anggaran daerah. Mulai dari pengurangan DBH, tantangan PAD, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat, hingga krisis energi global. “Kami ingin memastikan belanja daerah tepat guna dan tepat sasaran,” kata Ismail.

Karena itu, Komisi C meminta belanja daerah tetap fokus pada kebutuhan dasar masyarakat. Selain itu, sektor pelayanan publik harus menjadi prioritas, dalam penyusunan program 2027.

“Fixed cost yang sifatnya subsidi kepada masyarakat harus diprioritaskan. Termasuk untuk penanganan banjir,” ucap Ismail.