RRI.CO.ID, Jakarta - Keputusan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, melarang ondel-ondel dimainkan di jalanan, dikritik Anggota Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta, dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kevin Wu. Menurutnya, larangan tersebut berpotensi menghambat perkembangan budaya Betawi, yang salah satunya terwujud dalam seni ondel-ondel di Jakarta.

Oleh karena itu, ia mendorong agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengimbangi larangan itu, dengan kebijakan-kebijakan lainnya. Yang dapat membantu seni ondel-ondel beserta para pelakunya.

“Dalam sejarahnya, seni itu tidak bisa maju kalau hanya diatur-atur, tanpa diberikan ruang untuk bergerak dan berkembang. Demikian, melarang ondel-ondel untuk tayang di jalanan saja tidak cukup, kalau Mas Pram berniat untuk membawa budaya Betawi naik kelas,” ujar Kevin dalam keterangan tertulis, Selasa, 14 April 2026.

“Seiringan dengan itu, Pemprov DKI harus mendorong kebijakan lainnya, yang bisa membantu ondel-ondel ini dan pelaku-pelakunya, untuk terus berseni di tengah-tengah masyarakat kita. Yang tanpanya, tujuan Mas Pram untuk membawa ondel-ondel naik kelas, hanya akan menenggelamkan seni tersebut,” sambungnya.

Kevin berharap, Pemprov DKI Jakarta dapat menghidupi dan mengembangkan seni ondel-ondel. Salah satunya adalah dengan memastikan jasanya tetap terpakai, karena hal itu juga menyangkut penghidupan para pelaku seninya.

“Para pelaku seni ini juga manusia. Mereka butuh penghasilan, mereka juga perlu mencari makanan bagi dirinya sendiri beserta keluarganya. Oleh karena itu, Pemprov DKI harus bisa menjamin setelah larangan tersebut diterapkan, para seniman ondel-ondel masih bisa berkarya,” katanya.

Kevin juga mendorong agar Pemprov DKI Jakarta memberikan bantuan, berupa pelatihan dan bantuan pendidikan kepada para pelaku seni ondel-ondel. “Ketika satu pintu ditutup, perlu ada pintu lainnya yang dibuka. Sesudah ondel-ondel ini dilarang main di jalanan, maka harus ada kompensasi yang diberikan kepada komunitas senimannya,” ucapnya.