RRI.CO.ID, Jakarta - Anggota Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta, dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kevin Wu, menyambut positif upaya Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, untuk tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), terhadap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK. Hal itu merupakan tanggapan terhadap rencana pemerintah pusat, melakukan pembatasan belanja pegawai hingga 30 persen, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2027 mendatang.

“Saya pada prinsipnya mendukung langkah Pemprov DKI Jakarta, untuk tidak melakukan PHK terhadap PPPK. Mereka ini bukan sekadar angka dalam struktur anggaran, tapi tulang punggung pelayanan publik, mulai dari tenaga pendidik, tenaga kesehatan, hingga pelayanan administratif yang langsung dirasakan warga,” ujar Kevin di Jakarta.

Menanggapi isu yang penting bagi warga Jakarta itu, Kevin mengatakan APBD DKI Jakarta menanggung beban yang berat. Kendati demikian, ASN dan PPPK yang menggantungkan penghidupannya kepada pekerjaannya menurutnya tetap harus dipertahankan.

Selain itu, Kevin juga menyoroti, sebagian ASN dan PPPK di lingkungan Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta, bekerja di sektor-sektor penting untuk melayani masyarakat. Sehingga, ia khawatir kualitas pelayanan masyarakat menurun, apabila terjadi PHK massal.

“Dengan rencana pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen pada 2027, artinya ruang belanja pegawai hanya sekitar Rp24–27 triliun. Di sisi lain, jumlah ASN dan PPPK di lingkungan Pemprov DKI Jakarta mencapai puluhan ribu orang, dan sebagian besar berada di sektor pelayanan langsung seperti pendidikan, kesehatan, serta layanan dasar lainnya,” ucapnya.

Dalam rangka menjaga kesehatan fiskal Jakarta, sekaligus mempertahankan ASN dan PPPK di Ibu Kota, Kevin mengusulkan beberapa hal. Yaitu, audit pegawai, dan efisiensi belanja-belanja non-prioritas.

“Pertama, lakukan audit kebutuhan pegawai secara menyeluruh berbasis data dan kinerja. Kita harus pastikan setiap PPPK yang dipertahankan memang produktif dan berkontribusi langsung terhadap pelayanan publik,” kata Kevin.

“Kedua, lakukan efisiensi anggaran secara serius di sektor non-prioritas. Belanja-belanja yang tidak berdampak langsung ke masyarakat, seperti kegiatan seremonial berlebihan, perjalanan dinas yang tidak esensial, hingga program yang output-nya tidak jelas, harus mulai dipangkas,” ujarnya menambahkan.

Kevin menekankan, Pemprov DKI Jakarta harus mengutamakan kepentingan warganya, dalam mengelola APBD-nya yang semakin terbebani. “Yang paling penting, kebijakan ini harus tetap berpihak kepada warga Jakarta. Jangan sampai pembatasan anggaran itu justru menurunkan kualitas layanan publik. Karena pada akhirnya, yang paling dirugikan adalah masyarakat,” ucapnya.