RRI.CO.ID, Jakarta - Komisi E DPRD DKI Jakarta menyoroti praktik percaloan barcode, dalam distribusi pangan murah, bagi masyarakat penerima bantuan sosial. Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, M. Subki mengatakan, pihaknya telah membahas distribusi pangan murah, untuk kelompok penerima manfaat.
Mulai dari penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP), Lansia, kader PKK, PPSU, hingga kelompok masyarakat lainnya. “Keterbatasan anggaran masih menjadi kendala utama,” ujar Subki, Rabu, 18 Februari 2026.
Hingga kini, dari sekitar 1.025.000 penerima manfaat, sekitar 25 persen dapat menerima hak pangan murah. Sedangkan 75 persen belum terlayani.
Ia juga mengimbau masyarakat mengikuti prosedur. Dan tidak tergiur tawaran jalan pintas, dalam proses antrean pangan murah.
“Jangan melakukan tindakan-tindakan yang di luar aturan. Ditawarin nyogok untuk ngantre, janganlah. Jangan menerima karena itu merugikan kita juga,” ucap Subki.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....