Menhut Siap Bentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional

RRI.CO.ID, Jakarta – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Antoni, menyiapkan pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN). Praktik pengelolaan gambut yang dilakukan masyarakat di Riau, akan menjadi salah satu contoh untuk pengelolaan gambut di wilayah lain.

Hal itu disampaikan Menhut Raja Antoni, usai melakukan kunjungan di Rumah Runding Restorasi Gambut dan Mangrove, Desa Tanjung Leban, Bengkalis, Rabu, 30 September 2026. Menhut Raja Antoni didampingi Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan, Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo, Peneliti Gambut dari Universitas Riau Haris Gunawan, Plt Gubernur Riau SF Hariyanto, Bupati Bengkalis Kasmarni, serta jajaran Forkopimda lainnya.

Menhut mengatakan, pembentukan badan itu merupakan tindak lanjut keputusan Presiden Prabowo Subianto, setelah mendengarkan masukan para ilmuwan dan akademisi. Menurutnya, pengelolaan gambut perlu dilakukan secara serius, dengan pendekatan berbasis riset.

Ia menyebut lokasi itu sebagai ‘laboratorium hidup’, yang dapat menjadi tempat pembelajaran bagi badan baru setelah terbentuk. Praktik yang telah dilakukan masyarakat nantinya diharapkan dapat dipelajari, dan direplikasi di wilayah lain, terutama di 6 provinsi prioritas karhutla (kebakaran hutan dan lahan).

“Untuk belajar dari apa yang sudah dipelajari. Dan kemudian direplikasi ke tempat-tempat lain di enam provinsi yang lain,” ujar Menhut Raja Antoni.

Ia mengatakan, praktik pengelolaan gambut di Desa Tanjung Leban, Bengkalis, Riau, menunjukkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, peneliti, masyarakat, dan sektor swasta. Salah satu praktik yang dilihat yakni, pengelolaan tata air gambut (water sharing) melalui sekat kanal, agar kebutuhan masyarakat tetap berjalan, tanpa membuat gambut menjadi kering.

“Pelajarannya adalah semua harus bekerja sama, bergotong-royong. Mulai dari pemerintah, peneliti, pengusaha juga, setiap privat sektor harus terlibat bersama,” ucapnya.