RRI.CO.ID, Jakarta - Kementerian Pertanian (Kementan) RI menyiapkan 56 ribu unit pompa air pada Tahun Anggaran 2026. Hal itu sebagai langkah untuk melakukan mitigasi kekeringan, demi menjaga produksi pangan di tengah ancaman musim kemarau dan perubahan iklim.

"Program pompanisasi menjadi strategi pemerintah untuk memastikan lahan sawah tetap memperoleh pasokan air sehingga swasembada pangan dapat terus dijaga," ujar Menteri Pertanian (Mentan) RI, Andi Amran Sulaiman, di Jakarta, dilansir dari Antara, pada Minggu 26 Juli 2026.

Menurutnya, pompanisasi merupakan solusi paling cepat untuk mengantisipasi dampak kekeringan. Oleh karena itu, pemerintah mempercepat penyaluran pompa air ke berbagai sentra produksi padi.

"Saya selalu sampaikan bahwa sekarang kita perlu pompanisasi untuk memenuhi air dari sungai ke sawah. Mengapa? Mustahil kita lolos dari krisis pangan kalau solusi cepat ini tidak kita lakukan," katanya.

Berdasarkan pengalaman dalam menghadapi El Nino beberapa tahun terakhir, ketersediaan air menjadi faktor penentu keberhasilan menjaga produksi pangan. Untuk itu, pompanisasi dipadukan dengan modernisasi pertanian melalui penyaluran berbagai alat dan mesin pertanian (alsintan) agar petani mampu meningkatkan produktivitas, sekaligus beradaptasi terhadap perubahan iklim.

Sementara itu, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan RI, Andi Nur Alam Syah, mengatakan bahwa pihaknya terus mempercepat distribusi pompa air ke daerah-daerah yang mengalami kekeringan. Terlebih pada sentra produksi padi yang masih memiliki sumber air permukaan, seperti sungai, embung, waduk maupun saluran irigasi.

"Di sisi lain, modernisasi pertanian melalui dukungan alsintan juga terus kami dorong agar produktivitas tetap terjaga dan target swasembada pangan dapat tercapai," ucap Andi.

Adapun dari total 56 ribu unit pompa air yang disiapkan pada Tahun Anggaran 2026, sebanyak 11 ribu unit di antaranya telah didistribusikan kepada penerima manfaat. Sementara sekitar 20 ribu unit lainnya sedang dalam proses penyaluran berdasarkan usulan pemerintah daerah.