KBRN,JAKARTA: Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) memperkuat langkah nyata dalam menghadapi perubahan iklim dengan menggandeng berbagai elemen masyarakat sipil.

Dalam press releasenya, Kamis, (13/11/25) Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, memimpin dialog terbuka bersama lebih dari dua puluh organisasi lingkungan, komunitas masyarakat, dan lembaga pembangunan berkelanjutan diantaranya, Auriga, Kota Kita, MADANI Berkelanjutan, Yaksa Pelestari Bumi Berkelanjutan, Greenpeace, WALHI danDana Nusantara.

Pertemuan ini menjadi momen penting yang menandai arah baru kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil dalam memperkuat implementasi Second Nationally Determined Contribution (SNDC) serta memperluas aksi adaptasi iklim di tingkat komunitas.

“Dukungan dan peran masyarakat sipil sangat penting untuk menjadi jembatan antara kebijakan pemerintah dengan operasional masyarakat di lapangan. Ke depan, KLH akan membentuk Forum CSO KLH agar dialog seperti ini berlangsung rutin dan terkoordinasi," ujar Hanif, pada Rabu kemarin di Belem, Brazil.

Hanif mengatakan, hasil dialog ini akan menjadi dasar penguatan kemitraan berkelanjutan antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil, agar upaya penurunan emisi dan adaptasi iklim benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di seluruh Indonesia.

"Aksi iklim bukan hanya tentang diplomasi di meja perundingan, tetapi tentang perubahan nyata yang dirasakan warga di lapangan. Itulah arah kerja KLH/BPLH ke depan," tegasnya.

Berbagai organisasi masyarakat sipil menyampaikan pandangan serta catatan strategis terhadap arah kebijakan iklim nasional. Perwakilan dari Madani Berkelanjutan, Nadya Hadad, menegaskan pentingnya pelibatan masyarakat rentan dalam setiap kebijakan adaptasi.

“Masyarakat sipil siap menjadi mitra nyata pemerintah dalam mengawal SNDC dan memastikan aksi iklim berpihak pada kelompok yang paling rentan,” katanya.

Sementara itu, perwakilan WWF Indonesia, Ari Mochamad, juga menyoroti pentingnya keadilan dalam instrumen ekonomi lingkungan. Ia mengingatkan agar mekanisme carbon trading tidak hanya dilihat sebagai transaksi finansial, tetapi juga sebagai bagian dari upaya membangun ketahanan iklim (climate resilience).

“Instrumen ekonomi lingkungan harus adil dan berpihak pada rakyat. Narasi ketahanan iklim perlu diperkuat agar publik memahami esensinya dengan benar,” ujar Ari.

Dengan semangat kolaborasi dan komitmen bersama, langkah bersama ini menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia tidak berjalan sendiri dalam menghadapi krisis iklim, melainkan bersama masyarakat sipil yang menjadi garda terdepan perubahan.