KBRN, Jakarta: BPJS Ketenagakerjaan atau yang akrab disapa BPJAMSOSTEK menyatakan dukungan penuh terhadap rencana Pemerintah mewujudkan 10.000 hunian pekerja, sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Tingkat Menteri yang dipimpin Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia (Kemenko PM) pada 15 Oktober 2025.

Program ini merupakan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang memberi mandat kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk menyelenggarakan Sarana Kesejahteraan Peserta (SKP) dalam bentuk Griya Pekerja—hunian layak dan terjangkau bagi pekerja Indonesia.

Langkah awal dukungan tersebut diwujudkan melalui pencanangan pengembangan Griya Pekerja di Gedung Pasar Minggu, Jakarta Selatan, yang menjadi simbol kolaborasi antara Pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan dalam penyediaan hunian sewa bagi pekerja.

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, dalam sambutannya menyampaikan bahwa penyediaan hunian pekerja merupakan bentuk nyata keberpihakan negara kepada tenaga kerja Indonesia.

“Langkah kita ini adalah upaya bersama sebagai wujud komitmen terhadap mayoritas pekerja yang belum memiliki hunian terjangkau, terutama yang dekat dengan lokasi transportasi serta tempat kerja mereka. Pasar Minggu ini tempat yang strategis. Terima kasih Pak Dirut dan jajaran BPJS Ketenagakerjaan yang Insya Allah bersama kita semua berkomitmen menghadirkan setidaknya lima titik, dan minimal sepuluh ribu pekerja akan mendapatkan fasilitas tempat tinggal,” katanya.

Muhaimin, juga mendorong sinergi antara kementerian dan lembaga agar pemberdayaan pekerja melalui berbagai program dapat terintegrasi dengan baik, mulai dari peningkatan kapasitas, produktivitas, mutu kerja, hingga kesejahteraan keluarga.

Sejalan dengan itu, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari turut mengapresiasi langkah BPJS Ketenagakerjaan dalam melanjutkan pembangunan Griya Pekerja yang sebelumnya telah dimulai di Batam.

“Apa yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan ini menjadi inspirasi bagi lembaga-lembaga lain untuk ikut berkontribusi. Mudah-mudahan BPJS Ketenagakerjaan bisa mengajak pihak lain untuk bersama-sama, bergotong royong menyelesaikan persoalan hunian pekerja,” ucapnya.

Sementara itu, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Pramudya Iriawan Buntoro, menegaskan bahwa program Griya Pekerja merupakan bagian dari upaya pihaknya memberikan perlindungan menyeluruh bagi peserta.

BPJS Ketenagakerjaan, tidak hanya melindungi pekerja dari risiko kerja, tetapi juga membantu meringankan beban hidup melalui penyediaan hunian yang layak dan terjangkau.

"Inilah bentuk nyata kehadiran negara untuk pekerja Indonesia,” katanya.

Berdasarkan Master Plan Griya Pekerja 2025–2029, lanjut, Pramudya Iriawan Buntoro, pihaknya menargetkan pembangunan di lima wilayah industri strategis; Jakarta, Cikarang, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten. Total akan dibangun lebih dari 2.100 kamar baru yang mampu menampung sekitar 8.500 pekerja pada tahun 2029.

Selain menekan biaya hidup (living cost) pekerja, program ini diharapkan menjadi penggerak ekonomi baru di kawasan industri. Kehadiran hunian layak akan membuka peluang usaha masyarakat sekitar, memperkuat daya beli lokal, serta menciptakan ekosistem sosial yang produktif dan inklusif.

“Griya Pekerja bukan hanya tempat tinggal, tapi simbol nyata dari upaya bersama menghadirkan kesejahteraan yang berkelanjutan. Kami ingin memastikan pekerja Indonesia tidak hanya terlindungi, tetapi juga tumbuh dan berkembang bersama demi kemajuan bangsa,” ujarnya.