Hari Bahagia Berubah Tangis

RRI.CO.ID, Jakarta – Kasus dugaan penipuan vendor paket pernikahan di Bekasi yang viral di media sosial membuka sisi rapuh industri jasa pernikahan di Indonesia. Di balik pesta yang semestinya menjadi hari bahagia, keluarga pengantin justru mendapati gedung kosong tanpa dekorasi dan katering, meski pembayaran disebut telah lunas sejak April 2026.

Peristiwa ini ramai diperbincangkan setelah unggahan akun Threads @meislvy memperlihatkan kondisi resepsi yang berlangsung tanpa fasilitas yang dijanjikan vendor. Video tersebut memicu gelombang pengakuan korban lain.

Suasana pernikahan tanpa dekorasi dan makanan diduga menjadi korban penipu oleh layanan paket all-in berbasis catering service di Bekasi, Sabtu, 23 Mei 2026. (Foto: Tangkapan layar Instagram/@meislvy)

Baca juga:

• Wedding Organizer Diduga Melakukan Penipuan Milyaran Rupiah
• BPKN Dorong Pidana Tambahan Ganti Kerugian Penipuan WO

Keluarga pengantin mengaku syok ketika tiba di lokasi acara pada Sabtu, 23 Mei 2026 pagi. Tidak ada dekorasi, konsumsi, maupun perlengkapan pesta lain yang seharusnya tersedia di gedung resepsi tersebut.

“Saya sampai di sana sekitar jam 07.00 pagi. Gedungnya benar-benar kopong, enggak ada katering, enggak ada dekorasi,” ujar Mei, orang dekat keluarga korban sekaligus pemilik akun Threads @meislvy, dalam wawancara di Radio 91,2 FM Pro1 RRI Jakarta, Senin, 25 Mei 2026.

Mei mengatakan pihak keluarga sebenarnya tidak menaruh curiga kepada vendor karena komunikasi masih berlangsung hingga H-4 acara. Namun memasuki H-2, pihak vendor mulai sulit dihubungi hingga akhirnya menghilang sehari sebelum acara berlangsung.

“Dari pengantin cerita ke saya, semuanya sudah lunas dibayar sejak April. H-2 mulai slow respons, H-1 sudah tidak ada respons sama sekali,” ucapnya.

Unggahan Mei di media sosial kemudian mengundang respons luas. Sejumlah pengguna Threads mengaku pernah mengalami persoalan serupa dengan vendor yang sama, mulai dari dekorasi yang tidak sesuai hingga layanan yang jauh dari perjanjian awal.

Ketua Komisi Advokasi BPKN (kedua dari kiri) Fitrah Bukhari (Foto: dokumentasi istimewa/RRI)

Ketua Komisi Advokasi Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN, Fitrah Bukhari, menilai kasus tersebut bukan sekadar wanprestasi biasa, melainkan alarm serius bagi industri jasa pernikahan. Menurut dia, lemahnya pengawasan dan mudahnya seseorang membuka bisnis paket pernikahan membuat konsumen rentan dirugikan.

“Ini alarm kedua bagi industri kreatif, terutama wedding organizer. Bahkan dalam kasus ini antarvendor sudah tidak ada koordinasi lagi,” ujar Fitrah dalam wawancara dengan Radio Pro1 RRI Jakarta.

Fitrah menjelaskan konsumen sebenarnya memiliki hak penuh untuk memperoleh layanan sesuai pembayaran yang telah dilakukan. Jika terdapat indikasi vendor tidak beritikad baik, konsumen dapat mengumpulkan bukti transaksi dan melapor ke BPKN maupun kepolisian.

“Kalau sudah terjadi seperti ini, itu bisa masuk pidana penipuan. Bukti transfer, komunikasi, brosur, sampai janji marketing harus dikumpulkan,” kata Fitrah.

Ia juga mendorong adanya standarisasi dan pengawasan lebih ketat terhadap bisnis jasa pernikahan. Salah satu usulan yang muncul ialah penerapan bank garansi bagi vendor agar dana konsumen dapat diamankan ketika terjadi pembatalan sepihak.

Di sisi lain, Ketua Umum Himpunan Perusahaan Penata Acara Pernikahan Indonesia atau Hastana, Yunarsih, meminta publik tidak menyamaratakan seluruh wedding organizer profesional dengan kasus yang sedang viral tersebut. Menurut dia, kasus di Bekasi lebih tepat disebut sebagai layanan paket all-in berbasis catering service.

“Tidak semua yang membuat paket dekorasi, catering, dan perias itu adalah wedding organizer profesional,” ujar Yunarsih.

Yunarsih menyebut praktik penjualan paket murah tanpa manajemen sehat menjadi salah satu akar persoalan yang kerap menjerat calon pengantin. Ia mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur harga di bawah pasar tanpa mengecek legalitas usaha dan kontrak kerja.

“Kalau harga terlalu murah, dapat bonus besar, bahkan bayar separuh masih dapat diskon lagi, itu sudah red flag,” ujarnya.

Menurut Yunarsih, calon pengantin perlu memeriksa rekam jejak vendor, kantor operasional, legalitas usaha, hingga afiliasi organisasi profesi sebelum melakukan pembayaran. Vendor yang tergabung dalam asosiasi, kata dia, umumnya memiliki pengawasan internal dan mekanisme advokasi ketika terjadi sengketa.

Sementara itu, Polres Metro Jakarta Timur memastikan siap menerima laporan dari para korban dugaan penipuan vendor pernikahan tersebut. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur AKBP Bayu Kurniawan seperti diberitakan kantor berita Antara mengatakan pihak kepolisian akan menindaklanjuti laporan resmi dari masyarakat yang merasa dirugikan.