RRI.CO.ID, Jakarta - Program Corporate Social Responsibility/Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR/TJSL), untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), menjadi salah satu perhatian Panitia Khusus CSR/TJSL DPRD DKI Jakarta. Hal itu terungkap dalam rapat kerja Pansus, bersama PT. Jamkrida Jakarta, Bank Jakarta, dan PT. Cemani Toka, di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa, 19 Mei 2026.
Pansus menilai, Program CSR untuk UMKM perlu diarahkan lebih tepat sasaran. Hal itu agar bantuan dan pelatihan, tidak hanya diterima kelompok yang sama secara berulang.
Ketua Pansus CSR/TJSL DPRD DKI Jakarta, Ghozi Zulazmi mengatakan, Program CSR harus menghindari tumpang tindih, dengan program Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya pembinaan UMKM. “Kalau Dinas PPKUKM sudah menjalankan program terhadap pelaku usaha, jangan kemudian CSR kembali menyasar UMKM yang sama,” ujar Ghozi.
Ia menilai, perlu adanya sistem pemantauan, agar penerima data manfaat lebih akurat, dan tidak bertumpuk antarprogram. "Ini harus ada yang memonitor. Hal ini mungkin nanti akan kami tegaskan dalam regulasi," kata Ghozi.
Senada dengan Ghozi, Wakil Ketua Pansus CSR/TJSL DPRD DKI Jakarta, August Hamonangan, meminta BUMD dan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM), memperbaiki basis data penerima manfaat. Menurut August, Program CSR seharusnya menyasar pelaku usaha, yang belum pernah mendapat bantuan maupun pelatihan pemerintah.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....