KBRN, Jakarta: Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta mengungkapkan fakta mengejutkan: sekitar 5.000 penerima bantuan sosial justru menggunakan dana yang seharusnya untuk kebutuhan dasar, demi bermain judi online. Data itu diungkap Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, dalam acara bersama Kejaksaan RI di Lapangan Banteng, Minggu, 26 Oktober 2025.

Dalam acara itu, Rano Karno bilang, hasil penelusuran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menemukan 602 ribu warga Jakarta terlibat judi online dengan nilai transaksi Rp 3,12 triliun. "Berdasar penelusuran PPATK terungkap sekitar 602 ribu warga Jakarta terlibat judi online. Nah, yang ngeri ini, transaksinya mencapai Rp 3,12 triliun," ujar Rano, dari laman beritajakarta.id yang kami akses pada Senin 27 Oktober 2025.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyampaikan temuan PPATK terkait lima ribu penerima bansos yang diduga terlibat judi online dalam acara bersama Kejaksaan RI di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Minggu (26/10/2025). Pemprov DKI berkomitmen memperkuat edukasi agar bansos tak disalahgunakan. (Foto: beritajakarta.id)

Baca juga:

Jakarta Utara Pengguna Judol Tertinggi di Jakarta

Disebutkan, Pemprov DKI Jakarta telah mendeteksi pelaku judi online yang lima ribu diantaranya diduga penerima program Bantuan Sosial (Bansos) seperti KJP, dan KJMU. Diakui Rano, meski bantuan itu diperuntukkan bagi anak, namun lantaran kartu ATM program dipegang orang tua, akan sulit melakukan pencegahan.

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan serius soal efektivitas kebijakan sosial negara. Slamet Rosyadi, Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Jenderal Soedirman atau Unsoed, menyebut fenomena ini sebagai “ironi kebijakan publik”. “Tujuan bansos adalah meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan ekonomi masyarakat. Tapi kenyataannya, dana itu justru mengalir ke sektor yang merusak ekonomi rumah tangga,” ujar Slamet saat wawancara radio 91,2 FM Pro1 RRI Jakarta, Senin 27 Oktober 2025.

Slamet menilai akar persoalan ini terletak pada dua hal: kesalahan sasaran dan rendahnya literasi keuangan penerima bantuan. “Saya khawatir ada penerima yang sebenarnya tidak berhak, tapi masuk data penerima karena lemahnya verifikasi. Pemerintah perlu memperbarui data dan melakukan screening ulang,” ucapnya.

“Bansos seharusnya meningkatkan kesejahteraan, bukan malah dipakai untuk judi online,” ujar Pakar kebijakan publik Universitas Jenderal Soedirman Prof Slamet Rosyadi dalam wawancara radio 91,2FM Pro1 RRI Jakarta pada Senin (27/10/2025). (Foto: Youtube FISIP UNSOED Official)

Ia menambahkan, minimnya pemahaman masyarakat tentang tujuan bansos membuat dana tersebut mudah diselewengkan. “Kalau dana digunakan dengan benar untuk kebutuhan pokok, dampaknya bisa besar bagi ekonomi lokal. Tapi karena tergoda iming-iming judi, efek bansos jadi hilang,” kata Slamet.

Dari sisi kebijakan ekonomi, Achmad Nur Hidayat, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, melihat persoalan ini sebagai cermin kegagalan desain kebijakan sosial. “Negara memberikan cash transfer tapi lupa melakukan moral transfer. Uang bansos itu seolah bebas dibelanjakan tanpa ada nilai tanggung jawab moral,” ujarnya kepada RRI Jakarta.

Achmad menilai perlu perubahan paradigma dalam menyalurkan bantuan sosial. “Desain bansos kita hanya fokus pada distribusi uang, bukan perubahan perilaku. Padahal kebijakan publik yang baik harus menciptakan insentif agar penerima mengubah perilakunya ke arah yang lebih produktif,” ucapnya.

Ia juga menekankan pentingnya literasi keuangan bagi penerima bansos. “Mereka perlu diajarkan bagaimana mengelola uang agar bermanfaat. Kalau literasinya gagal, seberapa pun besar bantuan yang diberikan, hasilnya hanya menguntungkan bandar judi online,” kata Achmad.

Fenomena ribuan penerima bansos yang diduga terlibat judi online menuai keprihatinan publik. Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai ada yang keliru dalam pemanfaatan bantuan sosial yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Foto: tangkapan layar wawancara Zoom Meeting/RRI)

Diakui Rano, upaya edukasi melalui pameran dan layanan oleh Kejaksaan Agung yang digelar hari ini (Minggu, 26 Oktober 2025, red) di Lapangan Banteng tidak hanya mengedukasi warga tapi juga memberikan kesan positif, lebih dekat dengan publik. "Ini adalah momen untuk masyarakat tahu. Jadi penyuluhan atau event-event seperti ini, harus lebih banyak dilakukan lagi," kata Rano menambahkan.

Slamet Rosyadi mengusulkan agar pemerintah melibatkan tokoh masyarakat atau mantan pelaku judi dalam kampanye anti-judi online. “Pendekatan empatik seperti ini bisa lebih mengena karena masyarakat melihat langsung akibatnya. Judi online tidak pernah membuat orang kaya, justru menghancurkan ekonomi keluarga,” kata Slamet.

Sementara Achmad Nur Hidayat menilai pemerintah perlu meninjau ulang mekanisme bansos agar tepat sasaran dan terukur. “Bukan hanya data penerima, tapi juga dampak perilaku mereka. Kalau penerima terbukti menyalahgunakan bansos, perlu ada sanksi sosial dan kewajiban mengikuti pelatihan keuangan,” ucapnya.