KBRN, Jakarta: Layanan transaksi antarbank melalui ATM Bank DKI kini telah kembali beroperasi secara penuh. Melalui laman resminya, Bank DKI mengklaim, nasabah kini dapat kembali melakukan berbagai transaksi seperti tarik tunai, cek saldo, transfer lintas bank, hingga pembayaran tagihan.
Sebelumnya kepada awak media, Direktur Utama Bank DKI, Agus Haryoto Widodo, membeberkan penyebab gangguan layanan bank yang terjadi pada 29 Maret 2025. Ia menjelaskan bahwa sistem pengamanan internal secara otomatis mengaktifkan fitur pemulihan sistem sebagai langkah proteksi.
“Langkah ini merupakan bagian dari kontrol internal untuk menjaga stabilitas layanan dan keamanan transaksi nasabah,” ujar Agus dalam konferensi pers, dikutip dari bankdki.co.id, Senin 8 April 2025.
Direktur Utama Bank DKI, Agus Haryoto Widodo, menjelaskan bahwa nasabah sudah bisa kembali melakukan tarik tunai, cek saldo, transfer lintas bank, hingga pembayaran tagihan. Pemeliharaan sistem dilakukan sebagai upaya meningkatkan keamanan dan kualitas layanan digital. (Foto: bank.dki)
Gangguan Sistem pada Perbankan Merupakan Hal yang Serius
Dimintai pendapatnya, Direktur Ekonomi Digital dari Center of Economic and Law Studies atau Celios, Nailul Huda, menilai gangguan sistem yang dialami Bank DKI beberapa hari lalu sebagai persoalan serius. Ia menyebut terganggunya layanan perbankan dapat menghambat arus transaksi masyarakat, terlebih di momen penting seperti malam takbiran.
"Ketika layanan terganggu, otomatis transaksi pun tertahan. Orang yang ingin mengirim uang atau melakukan pembayaran jadi tidak bisa, ini sangat merugikan," ujar Nailul dalam wawancara di Radio 91,2 FM Pro1 RRI Jakarta, Rabu 9 April 2025.
Menurut Nailul Huda, sistem layanan perbankan saat ini menjadi urat nadi dari perekonomian daerah. Jika sistem bermasalah, maka potensi kerugian tak hanya menimpa nasabah, tetapi juga sektor perdagangan dan konsumsi masyarakat.
“Bank adalah darah dari transaksi ekonomi. Kalau sistemnya terganggu, perputaran uang di daerah juga jadi terhambat,” ucapnya menegaskan.
Ia menyoroti pentingnya kepercayaan nasabah dalam dunia perbankan. Gangguan sistem, kata Nailul Huda, berisiko mengikis kepercayaan publik dan bahkan bisa mendorong nasabah menarik dananya secara massal.
Nailul Huda juga mengkritik tanggapan Bank DKI yang dinilainya belum cukup solutif. Ia menilai pernyataan maaf tidak cukup untuk memulihkan kepercayaan, perlu ada kompensasi konkret kepada nasabah.
"Misalnya transfer antarbank digratiskan sebagai bentuk kompensasi atas kerugian nasabah. Jangan hanya berhenti di pernyataan," ucapnya.
Terkait pencopotan Direktur IT Bank DKI dan pelaporan ke Bareskrim oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, Nailul Huda menilai langkah hukum bisa diambil setelah audit internal selesai. Ia menekankan pentingnya transparansi dan investigasi yang objektif.
“Langkah audit internal harus didahulukan. Kalau ditemukan human error atau indikasi pelanggaran, barulah bisa dilanjutkan ke proses hukum,” ujarnya menjelaskan.
Nailul Huda juga menyinggung ketimpangan kesiapan teknologi antara bank pembangunan daerah atau BPD dan bank swasta atau Himbara. Menurutnya, banyak BPD masih tertinggal dalam hal infrastruktur keamanan siber.
“Hal ini juga menunjukkan bahwa kemampuan digital perbankan yang cukup timpang. Perbankan kecil, terutama di daerah memang tidak mempunyai cukup modal guna pengembangan IT dan sebagainya. Ini yang harus jadi perhatian khusus, investasi di IT sangat diperlukan," ujarnya.
Meski demikian, Nailul Huda menegaskan bahwa dana nasabah tetap aman berkat skema penjaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, asalkan bank tersebut terdaftar sebagai peserta.
“Kalau tabungan di bank peserta LPS, maka secara prinsip dana nasabah dijamin. Ini penting untuk diketahui publik agar tidak panik berlebihan,” ujarnya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....