KBRN, Jakarta: Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik Zoelkifli mengungkapkan bahwa pihaknya akan memanggil seluruh direksi Bank DKI, Rabu 9 April 2025 pukul 13.00 WIB. Pemanggilan ini dilakukan untuk meminta klarifikasi atas gangguan layanan yang dialami nasabah selama libur Lebaran.

“Siang ini jam satu, seluruh direksi Bank DKI akan kami panggil untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi,” kata Taufik dalam wawancara di 91,2 FM Pro1 RRI Jakarta, Rabu 9 April 2025.

Anggota Komisi B DPRD DKI, Muhammad Taufik Zoelkifli: "Pelayanan dasar gagal, harus ada yang bertanggung jawab". (Foto: dkijakartaprov)

Menurut Taufik, pemanggilan ini merupakan langkah awal dalam mencari solusi atas permasalahan teknologi yang dinilai menjadi titik lemah Bank DKI. Ia menyebut gangguan layanan seperti transfer antarbank dan tarik tunai yang tidak dapat diakses saat momentum penting seperti Lebaran sangat tidak bisa ditoleransi.

“Pelayanan dasar nasabah tidak bisa dilakukan saat libur Lebaran, ini fatal,” ujarnya menegaskan.

Taufik juga menilai, penjelasan yang diberikan pihak Bank DKI selama ini belum memuaskan, terutama terkait kemungkinan adanya serangan siber atau peretasan sistem. Ia menekankan pentingnya penyelidikan lebih lanjut agar tidak terulang kembali.

“Jawaban mereka masih mengambang. Saya khawatir ada kemungkinan sistem diretas oleh hackers,” ujarnya.

Keluhan masyarakat, lanjut Taufik, banyak disampaikan langsung kepada para anggota dewan melalui media sosial dan pesan pribadi. Banyak warga yang mengaku tidak bisa mengakses dana mereka, terutama saat berada di luar Jakarta.

“Bayangkan, warga di kampung tidak bisa ambil uang karena ATM Bank DKI tidak tersedia di daerah. Mereka akhirnya harus pinjam ke saudara,” ucapnya.

Taufik juga menegaskan bahwa kejadian ini telah mencoreng citra Bank DKI sebagai BUMD andalan Pemprov DKI Jakarta. Terlebih, Bank DKI baru saja menerima penghargaan TOP Digital, namun gagal menunjukkan kesiapan digital pada momen krusial.

“Kami sebagai DPRD sudah banyak mempromosikan Bank DKI. Tapi kalau seperti ini, jadi malu juga,” ujarnya.

Pemprov DKI telah mengambil langkah awal dengan mencopot Direktur IT Bank DKI. Namun menurut Taufik, tanggung jawab seharusnya tidak berhenti di situ.

“Saya kira Direktur Utama Bank DKI juga harus bertanggung jawab. Ini menyangkut kepercayaan publik,” ujarnya menegaskan.

Lebih lanjut, Taufik mendorong investigasi lanjutan. Ia mengajak masyarakat untuk aktif menyuarakan keluhan secara konstruktif agar perbaikan sistem benar-benar dilakukan.

“Silakan sampaikan komplain sebanyak-banyaknya. Itu akan jadi bahan kami untuk menindaklanjuti,” ujarnya.