RRI.CO.ID, ‎Jakarta - Anggota DPRD DKI Jakarta, Lukmanul Hakim, meminta agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2026 dirasionalisasi. Hal itu sebagai bentuk mitigasi risiko atas program pembangunan, pelayanan masyarakat, dan kegiatan yang nilainya rentan terhadap pengaruh nilai tukar rupiah, dan harga BBM (Bahan Bakar Minyak).

"APBD DKI Jakarta tahun 2026 harus dirasionalisasi, sebagai langkah mitigasi atas berbagai risiko yang mungkin terjadi. Tanpa rasionalisasi, kami khawatirkan akan muncul banyak masalah di kemudian hari," ujar Lukmanul Hakim dalam keterangan tertulis, Kamis, 11 Juni 2026.

Menurutnya, rasionalisasi sebagai bentuk mitigasi atas APBN 2026, yang mendasarkan pada data faktual dan prediksi yang terukur, akan membantu meminimalisasi dampak buruk di kemudian hari, atas pelaksanaan program pembangunan, pelayanan masyarakat. Serta kegiatan yang dibiayai anggaran daerah.

Melemahnya nilai rupiah terhadap dolar AS, lanjut Lukman, akan secara langsung berdampak pada harga-harga barang kebutuhan. Yang sebagian besar masih mengandung komponen impor.

Sementara, kenaikan harga BBM meskipun hanya terjadi pada non-subsidi, akan tetap berpengaruh kepada biaya operasional kegiatan. "Akan muncul banyak celah persoalan, kalau kita tidak melakukan upaya preventif terkait anggaran daerah," katanya.

"Karenanya sebagai wakil rakyat Jakarta, saya meminta dilakukannya rasionalisasi anggaran, dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan. Bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk kebaikan kita semua," tambahnya.

Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta itu, memberikan contoh naiknya harga bahan bangunan. Yang di Juni ini dipantau naik antara 5-12% dari sebelumnya, dipastikan akan berpengaruh terhadap proyek fisik. "Kalau kita bersikukuh dengan nilai yang dipatok sebelumnya, pasti akan terjadi persoalan dalam pelaksanaannya," katanya.

Desakan dilakukannya mitigasi risiko disampaikan Lukman, sebagai sebuah keharusan dalam demokrasi yang sehat. Pilihan melakukan mitigasi risiko anggaran pemerintah daerah, kata dia, merupakan bentuk kedewasaan dalam politik anggaran.

"Mitigasi APBD merupakan tindakan preventif yang logis, menghadapi dinamika dan perubahan yang terjadi. Memang tidak ada mitigasi yang sempurna, dan bisa menjamin aman seratus persen, tapi itu lebih baik, daripada menyerahkan seratus persen tanpa melakukan apapun," katanya.

Politisi dari Fraksi PAN DPRD DKI itu menyadari, langkah mitigasi APBD 2026, akan berimplikasi pada rasionalisasi beberapa proyek pembangunan, dan kegiatan yang dibiayai anggaran daerah. Proyek fisik dengan kualitas tertentu akan menyerap anggaran yang lebih besar, dan jika tak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran, akan membuat jangka penyelesaiannya lebih panjang.

"Eskalasi biaya jika tidak dirasionalisasi, membuka peluang terjadinya penyiasatan di lapangan, yang merugikan semua pihak. Badan usaha dan perorangan yang menjadi vendor, akan kesulitan meng-cover biaya operasional dan belanja barangnya," katanya.

"Kalau mereka mau menanggung rugi, kita apresiasi. Tapi kalau mau impas saja, akan terjadi penurunan kualitas (speck down), pada program pembangunan infrastruktur dan fisik, karena kenaikan beban biaya," katanya.

Menanggapi langkah Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, yang menegaskan komitmennya menjaga stabilitas pendapatan daerah, melalui optimalisasi penerimaan daerah, dalam kondisi ekonomi global yang sedang tidak menentu, Lukman mengapresiasinya. Hal itu dinilai sebagai langkah antisipatif yang tepat.

Berkaca pada pendapatan daerah tahun 2025, yang terealisasi sebesar Rp 80,03 triliun, atau 94,76% dari target Rp 84,45 triliun, untuk mencapai posisi yang sama di tahun 2026, perlu upaya yang ekstra. "Optimalisasi pendapatan dan rasionalisasi, belanja merupakan dua hal yang harus dilakukan bersamaan. Tidak bisa hanya mengandalkan satu sisi," katanya.

"Kita mau anggaran yang sehat, bermanfaat dan berimbang. Komitmen Gubernur Pramono Anung tidak boleh dibiarkan sendiri. Kita harus mengikutinya dengan rasionalisasi belanja, agar dampak dan kemanfaatan proyek infrastruktur, dan pelayanan publik maksimal," ucap Lukman.