KBRN, Jakarta: Krisis gas LPG 3 kg menjadi sorotan utama, terutama setelah Presiden Prabowo menginstruksikan agar penjualan eceran kembali dibuka. Keputusan ini bertujuan untuk mengatasi kelangkaan yang terjadi beberapa waktu terakhir.

Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio, menjelaskan bahwa kelangkaan ini terjadi karena kurangnya komunikasi yang jelas terkait kebijakan yang ada. Menurutnya, kebijakan yang ada memang baik, tetapi kurangnya persiapan menyebabkan ketidakpastian di lapangan.

"Pekerjaan baik tidak disiapkan dengan baik komunikasinya, sehingga berantakan ke mana-mana," ucap Agus saat diwawancara Pro 1 Jakarta, Selasa (4/2/2024).

Agus menambahkan bahwa untuk mengatasi masalah ini, penyalur gas LPG harus terdaftar di sistem Pertamina agar distribusi subsidi bisa lebih terkontrol. "Yang tidak terdaftar tidak akan mendapatkan subsidi, seperti halnya mengisi bensin atau sekolah," jelas Agus.

Meskipun kebijakan tersebut dinilai penting, Agus juga menyoroti masalah implementasi di lapangan. Komunikasi yang lebih intensif antara pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan untuk menghindari kebingungan.

"Masyarakat harus diberi pemahaman yang lebih jelas, karena banyak yang masih bingung dengan sistem baru ini," tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Agus juga menyarankan agar pemerintah melakukan operasi pasar untuk memastikan kelancaran distribusi. "Saya sudah berbicara dengan Pertamina dan meminta agar operasi pasar segera dilaksanakan," ungkapnya.

Ia berharap langkah ini bisa membantu mengatasi masalah kelangkaan yang dirasakan oleh masyarakat. Di sisi lain, meski ada keluhan terkait kelangkaan, Agus memastikan bahwa masalah pasokan gas LPG sebenarnya tidak terjadi secara signifikan.

"Tidak ada masalah suplai, kelangkaan yang ada lebih disebabkan oleh masalah pendistribusian dan komunikasi yang buruk," tutupnya.