KEHATI Dorong RUU Iklim Berpihak pada Kelompok Rentan

RRI.CO.ID, Jakarta - Perubahan iklim kini semakin nyata melalui berbagai bencana, mulai dari kenaikan muka air laut, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, banjir, hingga hilangnya keanekaragaman hayati. Dampaknya dirasakan paling berat oleh masyarakat adat, masyarakat miskin, penyandang disabilitas, anak-anak, serta kelompok rentan lainnya. Kondisi ini memperlihatkan adanya ketidakadilan iklim, ketika kelompok yang berkontribusi relatif kecil terhadap emisi karbon justru menghadapi dampak yang besar.

Perubahan iklim dan keanekaragaman hayati memiliki hubungan yang saling memengaruhi. Keanekaragaman hayati berperan sebagai penyerap karbon alami yang membantu mengurangi emisi di atmosfer. Namun, perubahan iklim juga dapat mempercepat kerusakan hingga kepunahan berbagai jenis keanekaragaman hayati. Jika kondisi tersebut terus berlangsung, kualitas lingkungan dan kehidupan masyarakat turut terancam. Persoalan ini menjadi perhatian Yayasan KEHATI bersama peneliti Institut Teknologi Bandung, BRIN, dan Pusat Analisis Sosial AKATIGA melalui policy brief berjudul “Perubahan Iklim, Keanekaragaman Hayati dan Masyarakat: Telaah Kritis dan Rekomendasi atas Fokus Kebijakan Iklim di Indonesia”, seiring momentum penyusunan RUU Perubahan Iklim yang diinisiasi DPR RI.

Baca Juga : Empat Tahun Bakul Budaya Nusantara, Merawat Tenun dan Budaya Kalimantan

Baca Juga : Badminton Papeling Fun Cup 2026, Pererat Silaturahmi Perantau lewat Olahraga

Dalam kajiannya, policy brief tersebut mengidentifikasi empat kesenjangan kebijakan. Pertama, masih terjadi fragmentasi tata kelola perubahan iklim karena perhatian terhadap isu ini belum merata di kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah. Kedua, kebijakan nasional dinilai masih lebih berfokus pada mitigasi, sementara kebutuhan adaptasi masyarakat rentan, wilayah pesisir, dan pertanian lahan kering belum mendapat perhatian serta pendanaan yang sepadan. Ketiga, aspek keadilan sosial dan keanekaragaman hayati perlu diperkuat, mengingat kelompok yang menghasilkan emisi lebih sedikit justru sering menerima dampak paling besar. Keempat, kebijakan perubahan iklim perlu diselaraskan dengan kebijakan pembangunan agar program pembangunan tidak justru memperbesar emisi dan kerusakan lingkungan.

Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, Yayasan KEHATI menyampaikan tujuh rekomendasi bagi RUU Pengelolaan Perubahan Iklim. Rekomendasi itu mencakup penerapan pembangunan berkelanjutan secara konsisten, integrasi pengelolaan perubahan iklim dengan konservasi keanekaragaman hayati, transisi energi yang lebih ambisius dan berkeadilan, serta pengembangan insentif ekonomi hijau. Selain itu, KEHATI mendorong penguatan pangan lokal, pembangunan sistem kesehatan masyarakat yang tangguh terhadap perubahan iklim, serta tata kelola yang lebih kuat dan kolaboratif dalam menghadapi krisis iklim.

Baca Juga : Dari Kepedulian Tantri, Sanggar PERKASA Jadi Panggung Keberanian Anak

Direktur Program Yayasan KEHATI Rony Megawanto mengatakan, RUU Pengelolaan Perubahan Iklim perlu menjaga keseimbangan antara upaya mitigasi dan adaptasi. Menurutnya, strategi adaptasi selama ini masih banyak diarahkan untuk mengurangi risiko perubahan iklim, padahal terdapat peluang lain yang dapat dikembangkan melalui pendekatan climate opportunities. Dengan kebijakan yang lebih terintegrasi, berkeadilan, dan memperhatikan kekayaan alam serta kelompok rentan, upaya menghadapi perubahan iklim diharapkan tidak hanya mengurangi risiko, tetapi juga membuka ruang bagi masyarakat untuk membangun kehidupan yang lebih tangguh di tengah perubahan lingkungan.