Menyambung Hidup di Laut: Saat Nahkoda Lokal Terancam Tergeser Armada Pemerintah

RRI. CO. ID, JAKARTA — Di atas geladak Kapal Asri Jaya 01 yang bersandar di dermaga, Ammar mengisahkan perjuangan hidupnya sebagai seorang nakhoda. Pria yang dipercaya mengemudikan kapal kayu rute Pulau Tidung tersebut membagikan kisah tentang kerasnya gelombang kehidupan yang kini dihadapi para pelaut tradisional di Kepulauan Seribu.

Bagi Ammar dan rekan-rekannya, kapal tradisional bukan sekadar alat transportasi, melainkan urat nadi ekonomi dan identitas warga lokal. Namun, wacana kehadiran layanan transportasi dari Pemprov DKI melalui TransJakarta menghadirkan kecemasan tersendiri bagi mereka.

Ammar mengenang masa-masa ketika operasional kapal tradisional masih menjadi tumpuan utama masyarakat dan wisatawan. Dulu, dalam sebulan sebuah kapal bisa mengantongi penghasilan hingga Rp17 juta dari sistem bagi hasil. Angka itu menjadi penopang kehidupan keluarga para anak buah kapal (ABK).

Namun, seiring beroperasinya kapal-kapal milik Dinas Perhubungan (Dishub), pendapatan mereka merosot tajam. Pendapatan yang dulu belasan juta kini turun drastis hingga sulit untuk mencapai angka belasan juta rupiah.

"Semenjak ada kapal Dishub, penghasilan jauh berkurang. Dulu sebulan masih bisa dapat Rp17 juta. Sekarang mencari beberapa juta saja sudah susah sekali," tutur Ammar saat ditemui RRI Jakarta, Senin 7 September 2026.

Tak hanya persoalan persaingan armada, Ammar juga menyoroti keadilan bagi warga lokal dan wisatawan. Menurutnya, kapal armada Dishub yang semula diperuntukkan mempermudah mobilitas warga ber-KTP Kepulauan Seribu, pada kenyataannya kerap diisi oleh penumpang umum dan wisatawan. Akibatnya, calon penumpang yang seharusnya menggunakan jasa kapal tradisional justru beralih ke armada bersubsidi tersebut.

Padahal, para nakhoda kapal tradisional memiliki ikatan emosional dan ketangguhan tersendiri. Ketika angin barat daya berembus kencang dan kapal pemerintah memilih tidak berlayar, kapal-kapal kayu tradisional kerap menjadi satu-satunya tumpuan yang tetap menerjang ombak demi memastikan pasokan barang dan mobilitas warga tidak terputus.

"Kalau angin barat daya, kapal pemerintah tidak bakal jalan. Tapi kalau kapal ini, masih terus disikat, yang penting aman dan koordinasi SOP jelas," jelas Ammar.

Meski menyimpan rasa khawatir akan nasib kapal pribumi yang dibangun dengan modal tidak sedikit, Ammar menegaskan dirinya tidak sepenuhnya menolak ikhtiar pemerintah. Ia menyarankan agar armada anyar difokuskan untuk jalur penghubung antar-pulau (antarkelurahan/kecamatan), alih-alih mengambil jalur utama dari daratan Jakarta.

Ia pun berharap pemerintah mau duduk bersama dan melibatkan para pengusaha serta pekerja kapal tradisional. Jika ada skema integrasi yang adil seperti pemberdayaan kapal lokal untuk rute feeder antar-pulau dengan sistem gaji atau bagi hasil yang pasti para nakhoda siap mendukung penuh.

"Kalau memang TransJakarta mau merangkul pengusaha dan ABK-nya digaji, ayo monggo, tinggal dibicarakan baik-baik. Yang penting ada solusinya dan kapal tradisional tidak dimatikan," pungkas Ammar.